Dishub Sayangkan CFD Digunakan Berkampanye

0
496
REBUT SIMPATI: Pasangan calon Masan-Noor Yasin saat bercengkrama dan berfoto dengan warga saat CFD di Alun-alun Simpang Tujuh Minggu (25/2). (DOK FACEBOOK)

10 Titik Akan Dipasang Tanda Larangan

KOTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus menyanyangkan kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan Masan-Noor Yasin (An-Noor) dalam car free day (CFD) di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Minggu (25/2) lalu. Sebab, momen CFD seharusnya benar-benar dimanfaatkan masyarakat tanpa ada unsur politik karena merupakan salah satu fasilitas pemerintah.

Kepala Plt Dishub Kudus Sam’ani Intakoris melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Putut Sri Kuncoro mengatakan, pihaknya merasa kecolongan karena saat itu ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh An-Noor dalam CFD. Namun, pihaknya tidak bisa menyimpulkan apakah itu termasuk pelanggaran dalam pilkada. Sebab, kewenangan menindak pelanggaran berada di Panwaskab Kudus.

“Payung hukum tentang larangan kampanye dalam pilkada memang belum ada. Terlepas dari itu, kami harap CFD maupun Car Free Night (CFN) tidak dijadikan ajang kampanye. Kalau bisa malah dilarang. Kami khawatir akan mengganggu masyarakat jika diikuti paslon yang lain,” ungkapnya Jumat (2/3).

Sehingga, pihaknya telah membuat usulan dan himbauan yang ditembuskan Panwskab Kudus. Dimana, usulan itu yakni pemasangan banner yang berisi tentang larangan kegiatan kampanye dalam CFD dan CFN. Banner tersebut akan dipasang pada papan pembatas yang ditempatkan pada sepuluh titik jalan menuju area CFD/CFN.

Dijelaskannya, sepuluh titik tersebut meliputi jalan Simpang Pejagan, Simpang Remelan, Simpang Gang Empat, peternakan, selatan Ramayana, Gatot Subroto, Simpang Muria, SMP 2 Kudus, Simpang Sleko, Gang Masjid Agung Kudus, dan Taman Bojana.

“Kami masih berkoordinasi dan menunggu persetujuan Panwaskab terkait penggandaan banner tersebut. Di banner itu ada logo Pemkab dan Panwas. Kalau bisa logo KPU juga ditambahkan,” bebernya.

Disinggung mengenai dugaan pelanggaran yang mengguakan anggaran pemerintah, Putut menambahkan, kegiatan CFD memang menggunakan APBD. Namun, APBD itu dihitung dan diperuntukkan untuk gaji lembur sebanyak 30 petugas Dishub dalam kegiatan CFD.

‚ÄúPada 2013 juga ada salah satu paslon yang kampanye dalam CFD. Lalu kami tegur dan tidak ada paslon yang melakukannya lagi. Selain itu, pada rakor beberapa waktu sebenarnya kami juga telah mengusulkan larangan itu,” imbuhnya.

Ketua Panwaskab Kudus M Wahibul Minan menyampaikan, laporan hukum pasangan M.Tamzil-Hartopo (TOP) terkait dugaan pelanggaran tentang penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah dalam CFD yang dilakukan An-Noor, menurutnya masih ada unsur formil dan materiil yang belum terpenuhi.

“Unsur tersebut yaitu tentang bentuk fasilitas dan anggaran pemerintah yang digunakan. Sehingga, kami harus berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dishub. Kalau zoansi pemasangan APK di alun-alun memang dilarang. Namun, untuk kampanye apakah itu masuk atau tidak,” bebernya.(mg2/lut)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here