,

Pemerintah Akhirnya Blak-blakan Buka Data Covid-19

oleh -1 views
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto

LINGKARJATENG.COM – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-akhirnya 19 membuka data jumlah orang dalam pemantauan (ODP). Hingga Selasa (14/4), tercatat sebanyak 139.137 orang masuk dalam ODP.

Dari angka tersebut Gugus Tugas mengharapkan agar semua yang masuk kriteria ODP dapat mematuhi protokol kesehatan, di antaranya dengan mengisolasi diri selama 14 hari agar tidak menjadi media penular penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu. Sebab potensi penularan bisa sangat terjadi jika mereka tidak dirawat atau tidak segera melakukan isolasi diri atau karantina.

“Ini menjadi perhatian besar karena tidak menutup kemungkinan (orang) masuk dalam pemantauan tidak sakit, sakit ringan tapi dirasakan seakan tidak sakit, berpotensi menjadi sumber penularan,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Achmad Yurianto di Jakarta.

Hingga saat ini, sebanyak 33.678 spesimen sudah diperiksa dan ada 31.628 orang diperiksa terkait . Hasilnya, sebanyak 4.839 kasus positif dan negatif sebanyak 26.789.

Sementara itu, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 10.482 orang dan yang sudah terkonfirmasi positif mencapai 4.839 melalui pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) yang hasilnya bisa diketahui saat itu juga atau secara realtime.

Sedangkan total kasus sembuh per Selasa, mencapai 426 orang dan meninggal dunia sebanyak 459 orang.

Yuri menjamin seluruh data terkait berada dalam satu sistem yang lebih terbuka dan transparan, sejak Presiden Joko Widodo menetapkan wabah tersebut sebagai bencana nasional.

Melalui penetapan tersebut, data mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi hingga pemerintah pusat akan terintegrasi dan berada dalam satu sistem.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran sebagai Bencana Nasional pada hari Senin tanggal 13 April 2020.

Penetapan status bencana nasional itu memberikan pintu bagi kerja sama internasional dan bagi bantuan kemanusiaan yang tetap mengacu kepada aturan undang-undang.