Kamis, Oktober 22, 2020
Beranda Karesidenan Pati Kudus Gerak PKK Harus Selaras

Gerak PKK Harus Selaras

KUDUS – Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Kudus, Mawar Hartopo menegaskan, selain menjalankan 10 program PKK. Kelompok tersebut harus berperan aktif dalam mendukung program yang digalakan oleh pemerintah.  Serta mampu menjadi jembatan masyarakat kepada pemerintah.

“Mari kita bersama-sama dengan para kader PKK untuk mengoptimalkan langkah dan gerak kita untuk turut serta berpartisipasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan saling koordinasi,” ujarnya saat melakukan Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Kabupaten Kudus Tahun 2020 secara virtual kemarin.

Ia juga menyampaikan, PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari bawah oleh masyarakat. Hali ini dilakukan demi terwujudnya keluarga sejahtera.

“Untuk itu sangat diharapkan bahwa PKK dapat menggandeng masyarakat mulai dari tingkatan Dasawisma dan grass root (akar rumput). Sehingga dapat menjadi penghubung pemerintah dengan masyarakat seutuhnya,” tuturnya.

Selain itu, dirinya juga meminta TP PKK kecamatan dan desa untuk selalu bersinergi melalui koordinasi dengan instansi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). sehingga program-program PKK sejalan dengan program pemerintah.

“Hendaknya ada koordinasi PKK dengan seluruh instansi, UPT yang ada di kecamatan, kades atau lurah bagi TP PKK desa atau kelurahan dapat berseinergi dengan baik,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Tinjau Kenerja, Ketua DPRD Sidak Dinas Kominfo

Ia juga menyinggung tentang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. Mawar menyebutkan kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan persiapan yang matang telah merubah cara pandang masyarakat. Diantaranya, menurunnya budaya kegotongroyongan di masyarakat, bergesernya hubungan dalam keluarga, bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan.

“Untuk bidang kesehatan diantaranya masalah Covid-19, masalah stunting, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), HIV AIDS, Narkoba. Sementara masalah kebersihan dan lingkungan yakni masalah sampah, PHBS, pemanfaatan pekarangan, pengelolaan limbah, dan sanitasi,” sebutnya.

Terkait penanganan Covid-19 di wilayah tersebut, ia menyampaikan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus (Perbup) Nomor 41 Tahun 2020. Perbup tersebut memuat tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Maka dari itu, dirinya mengimbau seluruh kader PKK di Kudus agar mentaati ketentuan sembari mensosialisasikan Perbup tersebut.

“Kiranya dapat membantu pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati tersebut, agar Kudus segera terbebas dari Covid-19 sebagaimana harapan kita semua,” pungkasnya.(hms/akh)

Berita Populer

Gelorakan Kembali Kolektifitas Persatuan Masyarakat

PEMALANG – Bupati Pemalang, diwakili Sekda Dr. Ir. M. Arifin, M.Si. kemarin (21/10) menerima hasil pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dari Dandim 0711/Pemalang. Selaku...

18.450 Warga Telah Menerima BPUM

BATANG - Masyarakat Kabupaten Batang yang telah mendaftarkan usaha mikro kecil yang dimilikinya ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop...

Siap-siap Bioskop Bakal Beroperasi Kembali

SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang pada pekan depan berencana bakal kembali membuka beberapa bioskop. Pemkot pun mengaku telah melakukan persiapan jelang dibukanya kembali bioskop. Pjs Walikota...

Anggota DPRD Jateng Minta Dispensasi Nikah Diperketat

SEMARANG - Anggota Komisi E DPRD Jateng Tazkiyatul Muthmainnah menyayangkan angka pernikahan anak meningkat tajam pada saat pandemi Covid-19. Menurutnya, salah satu sebabnya yaitu adanya...

Ganjar Minta Masyarakat Menahan Diri

SEMARANG - Aksi demonstrasi penolakan undang-undang Ciptakerja di Kota Semarang menyebabkan klaster penularan Covid-19 baru. Tercatat sampai saat ini, ada 11 demonstran di Kota Semarang...

Ketua KSPI Jateng Kecam Desain Informasi Sudutkan Demonstran

SEMARANG - Ketua KSPI Jateng, Aulia Hakim mengecam desain Informasi yang seolah menyudutkan aksi demonstrasi. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat. Namun,...

Pelanggaran Prokes di Yogyakarta Didominasi Kalangan Milenial

YOGYAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di daerah ini masih didominasi oleh kalangan milenial, atau warga dengan rentang...

Duduk Bersama Bahas Perkembangan Kampung Budaya Piji Wetan

KUDUS – Dukuh Piji Wetan, Desa Lau, Kecamatan Dawe, mengadakan kegiatan Swarga Loka atau Musyawarah warga dan lokakarya. Kegiatan tersebut digelar guna mengenal lebih...

Pelajar SMA Deklarasi Tolak Demo Anarkis

SEMARANG - Pelajar SMAN 3 dan SMAN 5 Kota Semarang mendeklarasikan gerakan cinta damai serta menolak demo dan tindakan anarkis di halaman sekolah masing-masing, kemarin....

Kolam Renang GOR Kudus Bakal Direnovasi

KUDUS – Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, akan melakukan beberapa pembenahan di kolam renang GOR Kudus. Hal itu dilakukan karena kondisinya memang...