Minggu, Oktober 25, 2020
Beranda Edukasi Rektor Undip Dorong Kampus Buka Posko Pengaduan UU Cipta Kerja

Rektor Undip Dorong Kampus Buka Posko Pengaduan UU Cipta Kerja

SEMARANG – Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Yos Johan Utama akan membantu pemerintah dengan membuka posko pengaduan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja di kampusnya. Ia juga mendorong kampus lain untuk melakukan hal yang sama.

Hal itu disampaikan Yos saat diundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog terkait persoalan Undang-Undang Ciptakerja di Gradhika Bhakti Praja, kemarin. Tak hanya Undip, dalam kesempatan itu turut diundang Rektor UNNES, Unissula dan UNS serta perwakilan buruh, pengusaha dan industri.

“Kami akan bantu pemerintah terkait posko pengaduan dan konsultasi ini. Kami akan membuka posko serupa di kampus untuk menampung aspirasi dari masyarakat,” kata Yos.

Yos juga meminta seluruh kampus di Indonesia melakukan hal yang sama. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia, Yos mengatakan bisa melakukan hal itu.

Yos juga mendesak pemerintah pusat segera memberikan salinan resmi Undang-Undang Ciptakerja kepada masyarakat. Agar semuanya memiliki landasan yang pasti untuk menentukan sikap.

“Soalnya sampai hari ini, salinan resmi itu belum ada. Jadi, kami harap ini segera diberikan sebagai pedoman dalam memberikan pendampingan atau melayani konsultasi,” katanya.

BACA JUGA:  Masa Pendaftaran Peserta Pilkada Kota Semarang Diperpanjang

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memang membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait Undang-Undang Ciptakerja. Ia telah memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuka posko aduan itu.

“Harapannya, posko ini dapat menyerap aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Tidak hanya buruh, tapi kan ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat, akademisi dan lainnya,” katanya.

Ganjar juga senang dengan terlibatnya pihak kampus dalam upaya menampung aspirasi masyarakat luas ini. Dengan dibukanya posko di berbagai kampus, maka masyarakat bisa mendapatkan akses luas untuk menyampaikan pendapatnya.

“Ternyata pihak kampus mendukung ini, dan mereka akan membuat posko serupa untuk menampung aspirasi. Jadi, kalau nanti poskonya di pemerintah seolah-olah dikanalisasi, peran kampus ini menjadi penting agar mereka bisa menyampaikan di sana,” tegasnya. (git/gih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Pemkot Tegal Berhasil Mengentaskan 1.417 Penerima PKH

TEGAL – Pemerintah Kota Tegal, per Oktober 2020 telah berhasil mengentaskan 1.417 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Kini mereka sudah lulus...

Pemkab Kudus Rencanakan Sistem Parkir Berlangganan

KUDUS – Parkir tepi jalan umum di Kabupaten Kudus rencananya akan menggunakan sistem berlangganan. Nantinya masyarakat akan membayar parkir bersamaan pada saat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)...

Pemkot Yogyakarta Alokasikan Rp 400 Juta untuk Bersihkan Pedestrian Malioboro

YOGYAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 juta untuk membersihkan jalan khusus pejalan kaki atau pedestrian sisi timur di Jalan...

Ganjar Minta Masyarakat Menahan Diri

SEMARANG - Aksi demonstrasi penolakan undang-undang Ciptakerja di Kota Semarang menyebabkan klaster penularan Covid-19 baru. Tercatat sampai saat ini, ada 11 demonstran di Kota Semarang...

Usung Airlangga Hartarto Sebagai Capres 2024

SEMARANG - Partai Golkar pada hari jadinya yang ke-56 bertekad meraih kemenangan pada Pilkada 2020 mendatang. Selain itu, Golkar juga ingin mengusung Airlangga Hartarto sebagai...

Terduga Pelaku Pembunuhan Wanita Di Sukoharjo Ditangkap

SUKOHARJO - Teka teki pembunuhan terhadap Yulia (42), perempuan yang ditemukan tewas dalam mobil terbakar di Sukoharjo mulai menemukan titik terang. Saat ini satu orang...

Kasus Dangdutan Wasmad Edi Berlanjut

SEMARANG - Berkas perkara konser dangdutan yang digelar di tengah pandemi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo akhirnya dinyatakan lengkap atau P21...

Forpimda dan Elemen Masyarakat Pemalang Deklarasi Penolakan Kerusuhan dan Tindakan Anarkis

PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang respon terjadinya kerusuhan diberbagai daerah. Salah satunya mengundang seluruh elemen masyarakat untuk deklarasi bersama menolak kerusuhan dan unjuk rasa anarkis di kabupaten...

Pelayanan RSUD RAA Soewondo Harus Ditingkatkan

PATI – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, mengaku prihatin dengan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo setelah naik...

Pemkab Kulon Progo Diminta Percepat Ganti Untung Lahan Gerbang Samudra Raksa

KULON PROGO – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kulon Progo piyo Al Hasan mendesak pemerintah setempat segera menyelesaikan ganti untung pembebasan lahan lokasi pembangunan...