Minggu, Desember 6, 2020
Beranda Karesidenan Pekalongan Pemalang Tolak Omnibus Law, Masa Aksi Serukan Aspirasi

Tolak Omnibus Law, Masa Aksi Serukan Aspirasi

PEMALANG – Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pemalang Menggugat (Alerta) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pemalang, Senin (12/10). Mereka berunjuk rasa menuntut penolakan terhadap undang-undang cipta kerja.

Koordinator aksi Muhammad Asy’ari Amin, memimpin demonstrasi dengan peringatan bahwa aksi ini adalah aksi damai dan murni dari keresahan bersama terhadap undang-undang cipta kerja. “Aksi kami adalah aksi damai, dan murni dari keresahan kita,” kata Amin.

Setelah beberapa kali orasi dan puisi dibacakan, salah satu anggota DPRD Kabupaten Pemalang Syafi’i dari fraksi PPP pun keluar untuk menemui masa aksi. “Jika UU bertentangan dgn UUD 45 khususnya alinea ke-4, maka mahkamah konstitusi (MK) juga akan menolak,” ucap Syafi’i.

Belum selesai bicara, koordinator aksi langsung meminta agar Syafi’i segera membacakan dan menandatangani tuntutan yang diajukan. Tuntutan tersebut meliputi mendesak

pemerintah pusat untuk menolak undang-undang cipta kerja. Kemudian segera sahkan RUU Masyarakat adat, fokus tangani kasus covid-19, hentikan diskriminasi terhadap aktivis, serta segera sahkan RUU PKS.

Lebih lanjut amin meminta surat dukungan DPRD Pemalang agar menolak UU cipta kerja. Apabila dalam waktu tiga hari tidak dilakukan, maka akan ada aksi lanjutan.

“Kalau sampai hari Rabu DPRD tidak membuat surat penolakan terhadap UU cipta kerja, maka kami akan datang kembali dengan masa aksi yang lebih banyak,” pungkas Amin.

Sementara itu diwaktu yang sama pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) melakukan aksi audiensi di gedung DPRD Kabupaten Pemalang. Audiensi dilakukan oleh Pengurus Cabang PMII Pekalongan ini dilakukan sebagai aksi penolakan terhadap UU cipta kerja juga. Mengingat PMII Pemalang masih dalam wilayah cabang Pekalongan.

BACA JUGA:  Ribuan Warga Pemalang Terima Sertifikat Program PTSL

“Audiensi ini kita lebih menitik beratkan pada sisi formil, bukan material”, kata Ketua cabang PMII Pekalongan, Wisnu Wardhana.

Menurutnya, dalam sisi formil saja masih banyak asas yang belum diindahkan. Seperti asas kejelasan rumusan, keterbukaan dan kedayagunaan.

Dalam audiensi tersebut Syafi’i selaku anggota komisi D DPRD Kabupaten Pemalang menyatakan bahwa kesiapan daerah dalam menanggapi UU cipta kerja belum siap. Karena masih menunggu aturan turunan. Padahal seharusnya saat undang-undang sudah disahkan, daerah sudah siap-siap agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak kacau dan sesuai turunan dari undang-undang yang dibuat.

“Kami masih menunggu aturan turunan, agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak kacau dan sesuai turunan undang-undang yang dibuat,” kata Syafi’i

Wisnu menyayangkan adanya pengesahan undang-undang yang terburu-buru apalagi ini UU besar dan tidak adanya public hearing. Ia juga menyayangkan dalam audiensi ini perwakilan DPRD menyikapinya dengan sikap pribadi, bukan lembaga.

“Kami menyayangkan karena sikap perwakilan dewan hanya sebatas sikap pribadi bukan atas nama lembaga, tapi hari Rabu nanti kita akan dilibatkan dalam rapat paripurna besok Rabu sebagaipublic hearing”, pungkasnya. (cr1/fat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

HIV Aids Didominasi Perilaku Seks Tidak Aman

PEMALANG - Hari HIV Aids sedunia biasa diperingati setiap tanggal 1 Desember. Khusus untuk peringatan tahun ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menyelenggarakan perkumpulan konselor...

Pemkot Semarang Siap Gelar Pemungutan Suara

SEMARANG - Pjs. Wali Kota Semarang Tavip Supriyanto memastikan bahwa Kota Semarang siap menggelar pemungutan suara pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Pihaknya telah...

23 Ribu Jamu Ilegal Dimusnahkan

SEMARANG -  Sebanyak 23 ribu jamu tradisional palsu dimusnahkan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah. Jumlah tersebut merupakan perkara kasus pabrik pembuatan obat...

Bawaslu Ingatkan Potensi Pelanggaran

SEMARANG – Debat publik Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang memasuki putaran kedua pada 2 Desember 2020. Potensi pelanggaran pemilu kembali diingatkan oleh Badan Pengawas...

Covid Meningkat, Jam Malam Kembali Diterapkan

PATI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kembali menerapkan jam malam melalui surat edaran (SE) No. 443/3257 yang dikeluarkan oleh Bupati Pati. Pemberlakuan aturan tersebut...

Sepi Pengunjung, Plaza Pragolo Beralih Daring

PATI - Penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan Plaza Pragolo Kabupaten Pati sepi pengunjung. Hal itu membuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Pati beralih memaksimalkan penjualan...

Muncul Klaster Covid, Sekolah Diminta Tutup

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespon tegas munculkan klaster penyebaran Covid-19 di salah satu SMP di Kabupaten Jepara. Ganjar memerintahkan untuk langsung...

Bangkitkan Kreativitas Lewat Festival Karya Kolaborasi

SEMARANG – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang menggelar Festival Karya Kolaborasi atau Play Room Fest sebanyak enam subsektor dalam satu event. Yakni...

Bantu Transportasi Pelajar, BUS Sekolah Siap Dioperasikan

DEMAK – Kabar gembira bagi para pelajar di Kabupaten Demak. Pasalnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Demak telah meluncurkan bus sekolah, belum lama ini. Kepala Bidang...

Gus Yasin Siap Maju Pencalonan Ketum PPP

SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen siap menerima pencalonannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar IX. Putra...