Minggu, Oktober 25, 2020
Beranda Edukasi Akademisi UMI Makasar Sesalkan Kasus Dugaan Salah Tangkap Dosen

Akademisi UMI Makasar Sesalkan Kasus Dugaan Salah Tangkap Dosen

JAKARTA – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid menyesalkan kasus dugaan salah tangkap terhadap seorang dosen di Makassar. Kasus tersebut dilakukan oleh oknum aparat pada saat menangani massa aksi demonstrasi yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

“Kami sangat menyesalkan sekaligus mengecam tindakan tidak profesional dan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat,” ujar Fahri Bachmid, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Seorang dosen tetap Fakultas Hukum UMI Makassar berinisial AM (27) diduga mengalami tindakan represif oknum aparat kepolisian saat menangani aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10) lalu. Diketahui, sang dosen ini menjadi korban salah tangkap dan tindakan represif aparat kepolisian, padahal yang bersangkutan tidak ikut aksi demonstrasi.

Dosen itu sebelumnya juga sudah memperkenalkan identitas pribadinya (KTP) kepada aparat pada saat ditangkap. Namun apa yang disampaikan dosen tersebut kepada aparat tetap saja tidak dihiraukan.

Menurut Fahri, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam penanganan aksi demonstrasi telah melanggar hukum dan hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip dasar hak asasi. Sebagaimana telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BACA JUGA:  Kapolda Jateng: Aparat Berpegang Pada Protap Untuk Bubarkan Demontrasi

Kemudian, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instrumen normatif itu, kata dia, merupakan pedoman yang wajib dipegang oleh setiap anggota maupun institusi kepolisian Republik Indonesia. “Kami melihat apa yang dialami oleh korban adalah sebuah tindakan penganiayaan yang tergolong brutal dan sangat melanggar HAM,” katanya.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan apapun alasannya aparat keamanan tidak dibenarkan secara hukum menggunakan kewenangan dalam menghadapi aksi massa menggunakan cara-cara yang berlebihan dan eksesif seperti itu. Apalagi melakukan penangkapan secara serampangan.

“Kami meminta Kapolda segera melakukan proses hukum atas tindakan oknum aparat keamanan yang telah melakukan kejahatan secara berlebihan ini, dan jika terbukti selain dikenakan hukuman yang setimpal, yang bersangkutan harus dipecat secara tidak hormat sebagai anggota Polri,” katanya.

Selain Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam, Fahri Bachmid juga mendesak Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh atas tindakan anggotanya dalam penanganan aksi unjuk rasa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Ini penting dan krusial agar citra Polri serta negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM tetap terjaga. Jangan sampai masyarakat internasional menilai kita sebagai sebuah entitas masyarakat internasional maupun sebagai bangsa yang tidak menghormati kaidah-kaidah HAM,” katanya. (ara/gih)

Berita Populer

Manfaatkan Selokan Mataram untuk Perikanan dan Pertanian

SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, mencoba untuk memanfaatkan aliran air di Selokan Mataram yang selama ini untuk pengairan pertanian juga dapat digunakan untuk...

Ketua KSPI Jateng Kecam Desain Informasi Sudutkan Demonstran

SEMARANG - Ketua KSPI Jateng, Aulia Hakim mengecam desain Informasi yang seolah menyudutkan aksi demonstrasi. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat. Namun,...

Penyebaran CCTV di Kudus Masih Kurang

KUDUS - Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kudus, saat ini ada sebanyak 26. Tersebar di 23 titik seluruh wilayah tersebut. Jumlah itu masih dirasa belum...

Ingatkan Pesantren Tidak Jadi Klaster Covid-19

JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi mengingatkan agar entitas pondok pesantren tidak menjadi klaster Covid-19. Caranya dengan meningkatkan kewaspadaan di masing-masing pesantren. "Pesantren adalah entitas yang...

Wayang Jogja Night Carnival Digelar Virtual

YOGYAKARTA - Gelaran Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) tahun ini sebagai penanda puncak peringatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta akan digelar secara virtual. Meski...

8 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kebakaran Kejagung

JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan delapan tersangka kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Delapan tersangka itu adalah T, H, S, K, IS, UAN,...

Pemakaian Masker yang Sesuai Saat Makan

KUDUS – Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan bagaimana penggunaan masker ketika makan. Pada saat hendak makan, masker dianjurkan harus dilepas sesuai. Melepas...

FibreFirst Cycling 2020, Bersepeda Sambil Berdonasi

SEMARANG - FibreFirst Cycling 2020, kegiatan bersepeda sekaligus berdonasi secara virtual digelar di Kota Semarang, Sabtu, yang disertai dengan kunjungan ke sejumlah tempat yang...

Kabupaten Terinovatif dalam Upaya Penurunan Stunting

PEMALANG — Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah menetapkan Kabupaten Pemalang sebagai kabupaten terinovatif dalam dalam upaya penurunan kasus stunting. Penilaian-penilaian kinerja...

Anak Perempuan Lebih Rentan Depresi

JAKARTA - Anak perempuan (kurang dari 18 tahun) lebih rentan mengalami depresi selama masa pandemi Covid-19 dibandingkan anak laki-laki. Data tersebut ditemukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan...