Penegakan Disiplin ASN di Demak Terus Digalakkan

  • Bagikan
Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian di Pondopo Setya Bhakti
ANTUSIAS : ASN Kabupaten Demak saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian di Pondopo Setya Bhakti, Kamis (19/11). (HUMAS/ JOGLO JATENG)

DEMAK – Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian di Pondopo Setya Bhakti Praja Kabupaten Demak, diikuti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, kepala Puskesmas se-Demak,  kepala SMPN se-Demak dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Demak, Kamis (19/11).

Rakor  tersebut juga dihadiri  oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Setda), para Asisten Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKKP) Kabupaten Demak, Hadi Waluyo. Selain itu juga menghadirkan narasumber Kepala Badan Kepegawaian Negara Wilayah I Jateng dan DIY, Anjaswari Dewi MM.

Anjas Wari Dewi dalam menyampaikan materinya menjelaskan tentang pengukuran indeks profesionalisme ASN dan tata cara pengukurannya. Indikator pengukuran profesionalisme ASN terbagi menjadi empat dimensi, yaitu kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja ASN

Sampai saat ini masih terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN. Pelanggaran yang ada dilapangan sangat bervariasi, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Hal tersebut sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian khusus.

BACA JUGA:  Sekertaris BKD: Tekankan Netralitas ASN Dalam Pilkada Pemalang

“Penegakan disiplin harus terus digalakkan guna menekan angka pelanggaran, kami akan memberikan hukuman atau sangsi disiplin bagi ASN yang melanggar”, tegas Kepala BKKP Demak, saat memberikan laporan belum lama ini.

Bupati Demak, H.M Natsir mengatakan, setiap ASN harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan hukuman disiplin. Oleh karenanya, peran atasan sangat penting berkaitan dalam proses pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar aturan.

“ASN merupakan aparat yang nemiliki peran penting dalam menjalankan program pemerintah. Oleh karena itu, saya mengharapkan ASN dapat memahami secara utuh seluruh tranformasi kebijakan pengelolaan SDM, sehingga dapat mendukung sistem tata kelola pemerintahan di Demak yang bersih dan efisien”, tuturnya saat membuka rakor, Kamis  (19/11). (aji/rds)

  • Bagikan