Kamis, Desember 3, 2020
Beranda Karesidenan Semarang Demak Telat Sampaikan LPPDK, Pasangan Calon Bupati dapat Dibatalkan

Telat Sampaikan LPPDK, Pasangan Calon Bupati dapat Dibatalkan

DEMAK – Meskipun Pemelihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Demak tinggal menghitung hari, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020, dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak tetap dapat dibatalkan, apabila terlambat dalam menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanya (LPPDK).

Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 54 PKPU 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2020 yang berbunyi, “Pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Propinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten/ kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon”.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Demak,  Hastin Atas Asih menyampaikan bahwa penyampaian LPPDK kepada KPU Demak telah dijadwalkan pada tanggal 6 Desember 2020 atau tiga hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dan penyampaian pelaporan diserahkan paling lambat pukul 18.00 wib.

“Penyampaian LPPDK dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) dan Submit sebagai kata kunci bahwa paslon tersebut sudah melaporkan LPPDK. Jadi waktu submit itulah yang menjadi kunci apakah paslon terlambat atau tidak dalam pelaporan”, ungkapnya saat menyampaikan materi Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye,  di aula ll KPU, Kamis ( 19/11).

BACA JUGA:  Tingkatkan Kembali Populasi Ternak Kerbau

Ia juga menambahkan, dalam pelaporan  dana kampanye selain memperhatikan ketepatan waktu saja,  paslon juga dilarang menerima dan menggunakan sumbangan kampanye melebihi ketentuan, apalagi dari pihak-pihak yang dilarang.
” Jika paslon melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut,  tidak hanya menerima sanksi administrasi berupa pembatalan, akan tetapi juga menerima sanksi pidana”, tegasnya.

Ketentuan batasan sumbangan dana kampanye, diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 yaitu untuk dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik maksimal Rp. 750.000.000, dana kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan maksimal Rp.75.000.000,  dan dana kampanye yang berasal dari pihak lain kelompok atau badan hukum swasta maksimal Rp.750.000.000.

Jika hal tersebut dilanggar, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 atau paling banyak Rp. 1.000.000.000, sesuai Pasal 187 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Kami berharap masing-masing paslon dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”, pungkasnya. (aji/rds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer

Ganjar Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter

SEMARANG - Kamis keempat setiap bulannya, pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenakan pakaian adat nusantara. Gubernur Ganjar Pranowo mengenakan pakaian...

Berkedok Punya Kemampuan Ghaib, Cabuli 9 Pelajar

SEMARANG - Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi. Tersangka yakni S alias E (39), pria asal Kota Semarang. Tak tanggung-tanggung, jumlah korban...

Pemda Salurkan Bantuan Kepada Kelompok Tani

PEMALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang melalui Dinas Pertanian (Dispertan) menyalurkan bantuan pompa air kepada 25 kelompok tani (Poktan) di Pemalang. Bertempat di kantor...

Angka Kesembuhan Covid-19 di Jateng Tertinggi Nasional

SEMARANG - Jawa Tengah menempati posisi pertama tingkat kesembuhan harian berdasarkan data Satgas Covid-19 pusat per 30 November. Tercatat bertambah sebanyak 1.289 pasien sembuh. Dengan...

Gubernur DKI Jakarta Positif Covid

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi bahwa dirinya positif terpapar Covid-19. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati atas penularan virus tersebut. "Kondisi saya...

Tilik Rumah Veteran Kapten Sanjoto

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjungi rumah Veteran Perang, Kapten Sanjoto pasca direnovasi, Kamis (26/11). Ia mendatangi rumah kapten Sanjoto dengan bersepeda...

Seluruh Petugas KPPS Jalani Rapid Test

PEMALANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin memastikan kegiatan pemilihan kepala daerah bebas dari penyebaran Covid-19. Berangkat dari hal tersebut seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan...

HIV Aids Didominasi Perilaku Seks Tidak Aman

PEMALANG - Hari HIV Aids sedunia biasa diperingati setiap tanggal 1 Desember. Khusus untuk peringatan tahun ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang menyelenggarakan perkumpulan konselor...

Pelanggar Terjaring Operasi Mencapai 16 Ribu Lebih

KUDUS - Jumlah pelanggar protokol kesehatan yang terjaring Operasi Yustisi di Kota Kretek mencapai 16.771 orang. Data tersebut dirilis Satpol PP 26 November 2020...

Di Back Up TNI dan Tim Terbaik Polri, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso Buru Kelompok MIT

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memerintahkan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Abdul Rakhman Baso untuk berkantor di Poso. Hal ini dimaksudkan...