Saksi Harus Memenuhi Ketentuan yang Berlaku

  • Bagikan
Komisioner KPU Pemalang Divisi Teknis Penyelenggaraan Harun Gunawan
Komisioner KPU Pemalang Divisi Teknis Penyelenggaraan Harun Gunawan. (AFIFUDIN/ LINGKAR JATENG)

PEMALANG Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember nanti, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diperbolehkan mengirim saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Namun mereka harus dengan berbagai macam ketentuan.

Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Harun Gunawan mengatakan, saksi dari masing-masing pasangan calon harus membawa surat mandat. Dalam surat tersebut juga harus ditandatangani oleh tim sukses tingkat kabupaten.

“Nantinya, surat mandat tersebut diberikan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehari sebelum pemungutan dan penghitungan suara atau pada hari H pelaksanaan,” katanya.

Harun melanjutkan, selain surat mandat yang ditandatangani, surat rekomendasi tersebut harus berstempel dan memuat data diri dari saksi. Serta TPS mana yang menjadi tempat saksi bertugas.

Sementara itu, jumlah saksi dari masing-masing calon dibatasi maksimal 2 orang di setiap TPS. Dengan ketentuan hanya satu orang yang nantinya diperbolehkan berada didalam TPS. Sedangkan satu lainnya diperbolehkan masuk bergantian.

“Pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 saksi juga diharuskan menggunakan alat pelindung diri, minimal menggunakan masker,” lanjutnya.

BACA JUGA:  Hendi Lampaui Target, Gibran tak Sesuai Harapan

Kemudian, Harun juga menyampaikan, berbeda dengan anggota KPPS dan Linmas yang wajib melakukan rapid test, untuk para saksi pasangan calon tidak wajib melakukan rapid test. Mengingat hal tersebut tidak ada dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 13 tahun 2020.

“Sebagai antisipasi kemudian diatur, jika memang suhunya diatas 37,3 derajat celcius, saksi tidak diperbolehkan masuk TPS,” pungkasnya. (cr1/fat)

  • Bagikan