APBD Pemalang Anggaran Tahun 2021 Disetujui

  • Bagikan
Ketua 1 DPRD Kabupaten Pemalang H. Subur Musholeh
Ketua 1 DPRD Kabupaten Pemalang H. Subur Musholeh menyerahkan hasil rapat APBD anggaran 2021 Kabupaten Pemalang kepada Bupati, H. Junaedi SH,MM, Selasa (29/12/2020). (AFIFUDIN/ LINGKAR JATENG)

PEMALANG Melalui rapat paripurna, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2021 disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Selasa (29/12/2020).

Bupati Pemalang H. Junaedi SH,MM mengatakan, rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 903/216/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang evaluasi Raperda APBD tahun anggaran 2021. Selanjutnya tim anggaran pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan menyepakati penyempurnaan dan penyesuaian.

Meski demikian, Junaedi menjelaskan bahwa ada perubahan postur dan kapasitas fiskal daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Dimana dalam pendapatan daerah yang semula dianggarkan Rp. 2.493.715.102.000 bertambah menjadi Rp. 2.548.177.015.000 atau bertambah 2,18 persen sebesar Rp. 54.461.913.000.

“Dana itu bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID), dana bagi hasil cukai tembakau dan bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah. Serta dana bagi hasil pajak provinsi yang semula belum dianggarkan,” kata Junaedi.

Selain itu untuk belanja daerah yang semula dialokasikan Rp. 2.782.367.822.000 bertambah menjadi Rp. 2.836.829.735.000 atau bertambah 1,96 persen sekitar Rp. 54.461.913.000. Kenaikan tersebut digunakan untuk menganggarkan belanja program kegiatan sub dari sumber dana pada perubahan postur dan kapasitas fisikal.

BACA JUGA:  Diskominfo Pemalang Bentuk KIM Tangkal Berita Hoax

Untuk DID sebesar Rp 27.895.120.000, merupakan penghargaan pemerintah pusat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang pada bidang kesehatan, serta pelayanan publik bidang infrastruktur dalam penyediaan air minum layak.

Dijelaskan pula untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 7.254.105.000. Penggunaannya diarahkan pada peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan sosial, dan sosialisasi serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Selanjutnya bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 18.203.000.000, dan bagi hasil pajak provinsi yang semula dianggarkan sebesar Rp. 154.559.561.000 pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp. 155.669.249.000. Sehingga terdapat potensi Rp. 1.109.688.000 untuk digunakan program kegiatan sub prioritas.

“Secara khusus, saya meminta kepada kepala SKPD dan jajarannya sebagai penanggung jawab anggaran agar lebih serius dan bersungguh-subgguh menyusun perencanaan serta tahapan pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Rapat paripurna anggaran merupakan terkahir kali dihadiri oleh Bupati Pemalang H. Junaedi yang akan mengakhiri jabatanya pada pertengaha bulan Februari 2021. (cr1/fat)

  • Bagikan