DPRD Kawal Kartu Tani dan Distribusi Pupuk

  • Bagikan
Anggota Komisi B DPRD Pati, Darbi
VISI: Anggota Komisi B DPRD Pati, Darbi. (ACHWAN / JOGLO JATENG)

PATI – Proses pembuatan kartu tani yang berbelit-berbelit ditengarai menjadi penyebab masih banyak petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Hal tersebut menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Anggota Komisi B DPRD Pati, Darbi pun meminta bank maupun pihak terkait lainnya untuk mempermudah registrasi.

Menurut Darbi, sosialisasi program pembuatan kartu tani juga belum optimal. Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat paham betul seluk-beluk kartu tersebut. Padahal, masyarakat wajib memiliki kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Penyuluh pertanian juga harus gencar memberikan sosialisasi di bawah. Karena sekarang ada perubahan pola distribusi pupuk yang harus diketahui petani. Supaya bantuan yang diberikan pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran,” terangnya di Pati, Minggu (24/1).

Ia mengatakan dengan memiliki kartu tani, masyarakat bisa mendapat kepastian dalam memperoleh pupuk subsidi. Pihaknya telah meminta kepada bank yang telah ditunjuk dalam menangani pembuatan kartu tani, yakni BRI, agar memfasilitasi program tersebut secara optimal  dengan mempermudah pelayanannya.

“Kami juga meminta kepada pemerintah kuota ditambah mengingat bertambahnya lahan pertanian. Kepada Bank BRI, jika ada para petani yang akan mengurus kartu tani supaya dibantu dan dipermudah persyaratannya agar cepat terselesaikan,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Bupati Pati Sampaikan Perbub Secara Langsung

Darbi melanjutkan, sudah saatnya satgas pupuk diberdayakan untuk memastikan pupuk bisa dikirim sampai ke masyarakat petani. Dengan demikian, tidak ada penimbunan dan permainan harga di tingkat pengecer. Mengingat petani di Kabupaten Pati kerap mengalami persoalan kelangkaan pupuk.

Komisi B DPRD telah mewacanakan audit terhadap distribusi pupuk bersubsidi secara rutin. Hal itu menyikapi permasalahan kelangkaan pupuk yang selalu terjadi berulang.

“Namun kami belum bisa melakukan sidak. Selama PPKM ini, sidak dan pengawasan lapangan ditiadakan,” urai Darbi.

Menurutnya, kelangkaan pupuk itu merupakan masalah pelik bagi para petani. Jika tidak diaudit dan ditemukan titik persoalannya akan menjadi masalah yang berulang tiap tahun. Bisa jadi, pupuk bersubsidi dijual dengan ketentuan nonsubsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami menduga ada permainan para pengecer. Ulah nakal seperti ini harus ditindak tegas. Saya kerap menerima aduan ada petani sudah memiliki kartu tani, sudah masuk RDKK tapi tetap tidak dapat pupuk,” pungkasnya. (cr4/abu)

  • Bagikan