Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemalang Gelar Sosialisasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

  • Bagikan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Pemalang
FOKUS: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Pemalang melakukan sosialisasi tentang peraturan pengadaan barang dan jasa ke seluruh OPD setempat. (ISTIMEWA / JOGLO JATENG)

PEMALANG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pemalang terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan pembaharuan informasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda Pemalang. Untuk itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Pemalang melakukan sosialisasi tentang peraturan pengadaan barang dan jasa ke seluruh OPD setempat.

Untuk itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Pemalang melakukan sosialisasi tentang peraturan pengadaan barang dan jasa ke seluruh OPD pada tanggal 5 sampai 27 Januari. Kegitan ini dilakukan langsung secara door to door ke masing – masing OPD dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Sehingga yang kita lakukan adalah menyampaikan update atau pembaruan informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kepada seluruh OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang” ujarnya belum lama ini.

Aji mengatakan, pihaknya selain melakukan sosialisasi peraturan perundangan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga akan terus mendampingi dan memfasilitasi OPD pada saat melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Ia juga mengingatkan kepada OPD agar segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), karena RUP merupakan titik awal bagi setiap OPD dalam melaksanakan kegiatan.

BACA JUGA:  Beri Bantuan Pupuk, Kementan Dukung Perkembangan Pertanian

“RUP merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat apa saja rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang baik melalui penyedia ataupun swakelola, semua itu bisa diakses melalui laman sirup.lkpp.go.id,” imbuhnya.

Ia berharap seluruh perangkat pada tiap OPD agar dapat memahami peran penting perencanaan pengadaan barang dan jasa, yang diawali mengumumkan RUP. Setelah itu menetapkan organisasi pengadaan seperti pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan atau panitia penerima hasil pekerjaan. Serta tim teknis sampai dengan pengelola swakelola dan tak kalah penting adalah segera menyiapkan dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa.

“Yang kami lakukan ini bertujuan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel,” tambahnya.(hms/akh)

  • Bagikan