Tingkatkan Kesadaran Warga, Pemkab Pemalang Gelar Monev Penegakan Prokes

  • Bagikan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang memimpin apel monitoring evaluasi (monev)
TEGAS: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang memimpin apel monitoring evaluasi (monev) penegakan protokol kesehatan, di halaman Pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa (2/2). (AFIFUDIN / JOGLO JATENG)

PEMALANG – Pandemi Covid-19 belum juga usai, hal ini menjadikan berbagai sektor mengalami kendala. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang melakukan monitoring evaluasi (monev) penegakan protokol kesehatan dan penanganan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 2 sampai 6 Februari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang mengatakan, program ini melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). Serta melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait.

“Monev ini akan dilakukan selama lima hari berturut-turut, dimulai hari ini (Selasa) sampai dengan Sabtu 6 Febuari mendatang,” ujar Arifin saat memimpin apel persiapan monev, di halaman Pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa (2/2).

Arifin menjelaskan, terdapat dua tim yang akan melakukan pemantauan di lapangan. Tim pertama terdiri dari Forkopimda, Asisten Sekda 1 Pemalang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Kepala BPBD Pemalang, Kepala Dinas Perhubungan Pemalang dan Kepala Bakesbangpol Pemalang.

Lalu, untuk tim yang kedua terdiri dari terdiri dari Wakil Bupati Pemalang, Sekda Pemalang, Wakapolres Pemalang, Kasdim 0711/Pemalang, unsur BPBD Pemalang, unsur Dishub, unsur Bakesbangpol, dan unsur Satpol PP. Selain itu, kegiatan monev ini juga akan terbagi dalam dua waktu yang berbeda.

“Monitoring ini akan dilakukan pagi dan malam, nanti akan ada dua tim yang dibagi dalam monitoring dan evaluasi penegakan protokol kesehatan (prokes) ini,” jelasnya.

BACA JUGA:  Terapkan PPKM Mikro di Kudus, Hartopo akan Optimalkan Jogo Tonggo

Ia menyebutkan, pemantauan lapangan ini dilakukan sebagai upaya untuk menilai kepatuhan masyarakat dalam menjalankan prokes. Arifin juga mengatakan, masih ada masyarakat yang tidak taat dalam menerapkan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kalau kita tidak turun langsung kita tidak tau sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan, tenyata faktanya dilapangan itu variatif antara yang patuh dengan yang tidak,” jelasnya.

Arifin menuturkan, pemerintah setempat akan mengambil tindakan tegas jika kedepannya masih banyak masyarakat yang tidak menegakkan prokes dengan baik. Hal ini semata-mata dilakukan demi menekan angka penularan Covid-19 di Kabupaten Pemalang.

“Kami tegas dan memang harus tegas kedepannya kalau memang himbauan dan sosialisasi tidak diindahkan ya kita lakukan penegakan perda. Kita sepakat melakukan penegakan perda dan disana kalau perlu denda akan kita lakukan dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pemalang,” tegasnya.

Kegiatan ini merukapan tindak lanjut dari rapat koordinasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 bersama Menteri, Kapolri, Panglima TNI, jaksa agung, serta gubernur di 13 provinsi. Serta diikuti oleh bupati dan wali kota di provinsi tersebut pada tanggal 31 Januari lalu.(adv/cr1/akh)

  • Bagikan