Dongkrak Pendapatan, Tarif NJOP 2021 Disesuaikan

  • Bagikan
Eko Djumartono, Kepala BPPKAD KUDUS
Eko Djumartono, Kepala BPPKAD KUDUS. (ISTIMEWA / LINGKAR JATENG)

GUNA meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penyesuaian ini dilakukan demi memanfaatkan sektor-sektor yang belum maksimal. Sebagaimana diketahui, pajak adalah elemen penting sehingga harus benar-benar diperhatikan.

Kepala BPPKAD Kudus, Eko Djumartono menjelaskan, selama ini masih ada beberapa bagian terkait NJOP PBB P2 yang nilai pajaknya tidak sesuai harga pasar. Oleh karena itu, pihaknya berusaha menyelaraskan semuanya demi pendapatan yang lebih maksimal.

“Penyelerasan ini sifatnya tidak tiba-tiba. Kami paham betul perubahan tidak bisa langsung. Pelan-pelan. Kira-kira nanti 50-70 persen harga pasar,” tegas Eko di Kantor BPPKAD, beberapa waktu lalu. Adapun penyesuaian direncanakan bakal dilakukan di 5.338 Objek Pajak (OP) di wilayah berkembang. Pertama, di zona komersial semacam pabrik dan perusahaan sebanyak 393 OP. Kedua, di zona perumahan sebanyak 4.945 OP.

“Kalau yang kategori pertama itu seperti OP di sepanjang Jalan Lingkar Pantura. Masih banyak yang nilai pajaknya belum sesuai pasar, malah nilainya seperti nilai sawah. Begitu pula di perumahan-perumahan yang ada di Kudus. Per meter masih berkisar Rp38 ribu, padahal harga real sekitar Rp1,5 juta. Nah, itu akan kami selaraskan,” urai Eko.

BACA JUGA:  Hartopo Berikan Arahan Penanggulangan Bencana

Kategori lain yang nilainya akan disesuaikan adalah wilayah dengan 2 kelas terendah bernilai NJOP kurang dari Rp17 ribu. Total ada 8.641 OP. Semuanya akan dinaikkan sebesar 2 kelas. “Untuk kategori ini, kita bisa melihat banyak area tak produktif seperti sawah atau tanah kosong yang nilai NJOP-nya masih Rp5-17 ribu. Ini harus disesuaikan juga,” lanjutnya.

Penyesuaian ini tentu bukan tanpa dampak bagi pendapatan dari sektor PBB P2. Pada 2021 ini, BPPKAD menargetkan potensi PBB P2 mencapai Rp40,7 miliar. Angka ini naik 9,93% dari tahun sebelumnya. Pada 2020, realisasi PBB P2 mencapai Rp30 miliar dari target Rp25M.

“Ini membuat kami akan terus bekerja lebih baik lagi. Tahun ini, tanggal jatuh tempo juga kami majukan. Jika sebelumnya 30 September, maka sekarang 31 Agustus. Ini demi efektivitas dan efisiensi pelayanan serta administrasi,” imbuh Eko. Ia pun berterima kasih kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Baginya, disiplin pajak berarti turut serta membangun berbagai hal untuk kemaslahatan bersama.

“Saya berterima kasih kepada masyarakat yang telah patuh membayar pajak. Semoga dengan ini, kita bisa makin maju untuk kesejahteraan di berbagai hal, termasuk menangani pandemi Covid-19,” pungkasnya. (abu/gih)

  • Bagikan