BPPKAD Berencana Tingkatkan Pelayanan PBB P2

  • Bagikan
KETERANGAN: Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus. (ZULFIA HARYANTI / LINGKAR JATENG)

KUDUS – Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus berencana melakukan peningkatan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan PBB P2. Untuk menudukung hal itu, mereka tengah menyiapkan peraturan daerah dan peraturan lain tentang PBB P2. Dari Perbub tersebut, BPPKAD akan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Menurut Kepala BPPKAD Eko Djumartono, melalui Kasubid Perencanaan Bidang Pendapatan Zaenuddin, daerah harus siap dengan administrasi perpajakannya. Kabupaten Kudus sudah menyiapkan pelayanan PBB P2 sejak 2009.

“Secara normatif, PBB P2 dibayarkan paling lambat 6 bulan setelah SPPT diberikan. Adapun denda yang harus dibayarkan adalah 0,2 persen setiap bulan,” ujarnya.

Menurut Kepala BPPKAD, wajib pajak yang merasa tagihannya tidak sesuai dengan SPPT, bisa mengajukan complain dalam waktu enam bulan atau sebelum jatuh tempo. Ketika wajib pajak merasa keberatan dengan pajak yang harus dibayarkan mereka bisa mengajukan pengurangan ketetapan sebelum jatuh tempo.

Zaenuddin menambahkan, SPPT dibedakan dalam 5 kelompok menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kelompok 1 sampai 3 tarifnya 0,1 persen untuk nilai NJOP dibawah satu juta rupiah. Kelompok 4 dan 5 tarifnya 0,2 persen untuk NJOP diatas satu juta rupiah. Mereka juga akan dikenakan denda jika terlambat membayar pajak

BACA JUGA:  Anggaran Belum Disetujui, Pihak Terkait  Pasang Ratusan Patok

“Untuk wajib pajak, sebenarnya mereka bisa membayarnya terlebih dahulu meskipun belum menerima SPPT. Sebenarnya SPPT sudah kami tetapkan. Tapi pendistribusiannya menunggu proses cetak.” ungkapnya.

Menurut Zaenuddin penetapan PBB juga mempunyai sistem, house to house dengan Bank Jateng. Jadi wajib pajak bisa membayar pajak melalui Bank Jateng sebelum SPPT didistribusikan. Tapi menurut Zaenuddin, sebagian besar masyarakat tidak merasa yakin mengenai adanya SPPT sebelum cetak.

Zaenuddin mengatakan, sesuai arahan KPK, pembayaran pajak lebih baik melalui Bank Jateng. Namun saat ini sudah ada channel linknya yakni tokopedia, shopee, alfamart, indomaret, go pay, pos Indonesia, duta, mobil kas keliling bank jateng, dan bumdes.

“Kita bisa membayar pajak tanpa SPPT kalau sudah tahu NJOP. Wajib pajak jika mau ngecek berapa tunggakannya bisa dicek di sim PBB,” imbuhnya.

Menurut Zaenuddin, ada beberapa upaya untuk mendongkrak pajak pendapatan bangunan yakni penyesuaian nilai jual objek pajak dengan nilai pasar, serta pemutakhiran data bangunan. “Dalam hal ini BPPKAD bekerja sama dengan lembanga lain,” pungkasnya. (cr7/fat)

 

  • Bagikan