Serahkan LKPJ ke DPRD, Ini realisasi Anggaran Tahun 2020

  • Bagikan
Wabup Demak Joko Sutanto
LAPOR: Wabup Demak Joko Sutanto menyerahkan LKPJ tahun 2020 kepada Ketua DPRD Demak, Sri Fahruddin Bisri Slamet, di Aula DPRD, Rabu (31/3) malam. (AJI YOGA / LINGKAR JATENG)

DEMAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) Bupati tahun 2020 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Demak. LKPJ diserahkan oleh Wakil Bupati Joko Sutanto dan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Singgih Setyono di Aula DPRD, Rabu (30/03) malam.

Singgih menyampaikan laporan relaisasi anggaran Pemkab Demak. Untuk pendapatan, mempunyai anggaran Rp 2.265.843.857.579.00 dan realisasinya sebesar Rp  2.333.738.996.798.95 atau 103.00 persen. Sedangkan, untuk belanja mendapat anggaran 2.462.870.892.975.00 dan realisasinya 2.285.742.096.591.00 atau 93.44 persen.

Kemudian, pembiayaan daerah seluruhnya teralisasi 100 persen. Baik dari penerimaan pembiayaan daerah dengan angka 225.039.224.476.00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 28.012.189.080.00.

“Secara umum pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2020 telah terlaksana dengan baik. Adapun kendala teknis yang kita temui selama pelaksanaan penganggaran tahun 2020 dapat diatasi berkat kerjasama dan koordinasi yang baik oleh semua stakeholder pemerintahan,” tutur Singgih.

Ia menambahkan, tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit, dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang melanda masyarakat dunia, tidak terkecuali Kabupaten Demak. Kondisi ini telah membawa banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan dan tentunya hal tersebut berdampak pada stabilitas perekonomian daerah.

BACA JUGA:  Sinergi Ulama dan Umaro Cegah Covid-19

Kendati demikian, sebagai bentuk penyesuaian terhadap permasalahan. Pemkab telah mengupayakan berbagai macam penyesuaian kebijakan rencana pembangunan daerah.

“Perubahan kebijakan belanja daerah terjadi untuk menyikapi beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19 dengan adanya refocusing anggaran. Sehingga menyebabkan perubahan pada beberapa komponen belanja,” imbuhnya.

Sebelum diserahkan kembali ke Pemkab Demak paling lambat 30 hari setelah penyampaian LKPJ ini, DPRD akan membentuk panitia khusus (Pansus). Terdiri dari unsur gabungan komisi untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja Pemkab. (cr3/gih)

  • Bagikan