DPRD Kudus Lakukan Bedah Terhadap 4 Perda

  • Bagikan
bedah Perda DPRD Kudus
SERIUS: Tampak sejumlah Anggota DPRD Kudus serius dalam pelaksanaan bedah Perda yang digelar akhir pekan lalu. (HUMAS / LINGKAR JATENG)

Gema DPRD Kabupaten Kudus

KUDUS – Adanya beberapa pelaksanaan peraturan daerah (Perda) yang kurang maksimal, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengadakan Bedah Perda. Kegiatan itu dilaksanakan dari 31 Maret sampai 2 April lalu, bertempat di Hotel Grandhika, Kota Semarang.

Ada empat item peraturan yang dibedah untuk kedepannya supaya maksimal. Pada kesempatan itu, para anggota dewan melaksanakan pengkajian atau penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Perda Kabupaten Kudus.

Empat pembahasan tersebut yakni Raperda tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, Raperda tentang Kawasan Olahraga. Kemudian, Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan.

Terkait dengan penataan dan pembinaan took swalayan, Ketua Komisi B DPRD Kudus Ali Muklisin mengatakan, pihaknya membahas dan membedah Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan. Alasan karena Perda tersebut masih ada banyak kekurangan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kudus. Khususnya pelaku usaha itu sendiri.

“Di Kabupaten Kudus ini sudah banyak toko swalayan atau supermarket melanggar aturan Perda yang tertera. Meskipun sudah diingatkan dan ditegur tapi masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya,” ucapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya merencanakan untuk merevisi aturan yang terdapat di Perda Nomor 12 Tahun 2017 tersebut. Penegakkan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus ia anggap sudah baik, namun tetap selalu muncul perkara baru.

BACA JUGA:  Ormas Merasa Terlecehkan dengan Adanya Karaoke

“Contohnya ada salah satu toko swalayan yang belum berizin, ditegakkan oleh Satpol PP langsung izin. Tapi kan di dalam peraturan juga ada batas maksimal di setiap kecamatan maksimal berapa, tidak asal-asalan,” tegasnya.

Ali melanjutkan, dalam sidak yang pernah ia lakukan di salah satu titik toko swalayan masih didapati peraturan yang tidak dipenuhi. Seperti jarak minimal antar toko swalayan dan pasar tradisional yang minimal berjarak 500 meter.

“Jika kurang dari batas minimal itu, nanti kasihan toko-toko kecil di lingkungan masyarakat. Dampaknya di situ,” terangnya.

Pihaknya mengharapkan, revisi terhadap Perda tentang toko swalayan yang dibahasnya tersebut ada titik terang dan bisa terealisasikan. Agar kemajuan ekonomi masyarakat semakin meningkat kedepannya.

“Semoga ya terealisasikan, supaya masyarakat yang mempunyai toko di rumah itu bisa sejahtera. Serta penataan toko swalayan bisa dilakukan dengan baik sesuai aturan tertera dalam Perda,” pungkasnya. (sam/fat)

  • Bagikan