Sinergikan Kebijakan Pusat dan Daerah, BPSDMD Jateng Tambah Desa Dampingan

  • Bagikan
Widyaiswara pertanian BPSDMD Jateng Gigus Nuryatmo
PAPARAN: Widyaiswara pertanian BPSDMD Jateng Gigus Nuryatmo (kiri), Kepala Sub Bagian Program Budi Santoso (tengah) dan Kepada Desa Tambi (kanan) saat dialog identifikasi potensi Desa Tambi di kantor Desa Tambi, belum lama ini.(BPSDMD JATENG/ LINGKAR JATENG)

WONOSOBO – Dalam penerapan kebijakan Gubernur Jateng berupa “Satu OPD satu Desa Dampingan”, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah pada 2021 menambah satu desa dampingan. Yaitu Desa Tambi yang terletak di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Kepala BPSDMD Jateng M. Arief Iranto mengatakan, terjunnya BPSDMD ke dalam program ini merupakan adanya keseriusan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mendorong sekaligus menyinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

“Sinergi tersebut sebagai upaya dalam rangka menyejahterahkan masyarakat. Semoga desa tersebut merasakan manfaatnya,” kata Arief, Minggu (4/4).

Ia menjelaskan, pada awal Maret 2021, Tim Desa Dampingan BPSDMD melakukan kegiatan observasi awal dengan menjalin komunikasi dan koordinasi pihak Pemerintah Desa Tambi, Camat Kejajar, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo untuk menyamakan persepsi sekaligus memperoleh gambaran awal profil desa dampingan.

Selanjutnya akhir Maret 2021, BPSDMD Jateng menerjunkan Tim Pendampingan Desa yang beranggota pejabat struktural BPSDMD, Widyaiswara dan pelaksana. Mereka melakukan identifikasi potensi dan masalah desa dampingan selama 3 hari yang digunakan untuk kegiatan diskusi dan inventarisasi potensi alam, potensi wisata, SDM, anggaran, pelayanan warga yang diselenggarakan di Tambi Resort.

Dalam kesempatan tersebut, lanjut Arief, turut hadir perangkat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader kesehatan, bidan desa dan sarjana program pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda (PKKP).

BACA JUGA:  Hingga September Terjadi 107 Kekerasan dalam Rumah Tangga

“Dari situ diperoleh data terkait jumlah RTLH, kasus stunting, pertanian, wisata yang sedang dikembangkan, sosial budaya dan pendidikan serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Tambi yang oleh Kementerian Sosial RI dinyatakan sebagai desa merah,” paparnya.

Arief menjelaskan, dalam kegiatan berikutnya dilakukan tinjauan lapangan didapat hasil identifikasi potensi dan masalah di Desa Tambi. Antara lain, yaitu permasalahan dalam sektor kesehatan dalam permukiman padat penduduk yang tidak memungkinkan pembangunan jamban, sektor wisata alam yang berada di kawasan perhutani, sektor kebencanaan tercatat ada beberapa KK yang rumahnya berada di zona rawan bencana tanah longsor, pertanian, serta dalam sektor industri UMKM.

“Untuk UMKM masalah yang dialami yaitu pada cara memasarkan atau menjual produk berupa batik tulis khas Wonosobo,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada 2019 BPSDMD Jateng melaksanakan desa dampingan di Desa Tieng dan Desa Surengede, dan pada 2020 di Desa Serang. Desa-desa ini masih di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. (hms/gih)

  • Bagikan