DPRD Jateng: Uji Coba PTM Perlu Skema Lanjutan

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir
KUNJUNGAN SEKOLAH: Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir berbicang dengan guru SMAN 1 Surakarta, belum lama ini. (HUMAS / LINGKAR JATENG)

SURAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir meninjau pelaksanaan uji coba penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di SMAN 1 Surakarta, belum lama ini (12/4). Dalam kunjungan tersebut, ia mengatakan bahwa uji coba PTM ini perlu skema lanjutan.

Quatly melihat kelas per kelas, siswa bersama pada guru sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Didampingi Kepala SMAN 1 Herminingsih, ia mengapresiasi kebijakan sekolah dalam mengatur siswanya mulai dari berangkat sampai pulang. Ia berharap, Juli nanti sebagaimana rencana dari pemerintah PTM bisa terlaksana.

“Semoga PTM ini mampu mengurai kebuntuan dan kebosanan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dialami siswa serta mengurangi beban biaya kuota dari orang tua,” ungkapnya.

Dalam obrolan dengan pihak sekolah, Quatly mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat skema mengenai kebijakan setelah PTM. Mengingat sampai Juli nanti, pemerintah secara berkala akan terus melakukan uji coba.

“Setelah PTM ini bagaimana? Sekolah bersama orang tua harus membuat konsep setelah siswa pulang dari sekolah supaya tidak ke mana-mana melainkan langsung pulang. Bahkan sampai di rumah diwajibkan mandi dan seragam sekolah harus dicuci supaya lebih steril,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Pembelajaran Tatap Muka Masih Ditunda

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menggelar  uji coba PTM tahap I mulai 5-16 April 202. Untuk syarat digelarnya uji coba setelah terpenuhinya persyaratan, seperti memenuhi (100 persen) indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.

Syarat lainnya, memperoleh penilaian siap daftar periksa kesiapan sekolah pada pembelajaran tatap muka dari Tim Verifikasi/Visitasi Kesiapan Sekolah kabupaten/kota. Selain itu, mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik, mendapatan izin dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 kabupaten/kota, dan mendapat izin dari pemerintah daerah (bupati/ wali kota).

Uji coba PTM, hanya boleh dilaksanakan oleh daerah yang telah menyatakan kesiapannya. Pihak sekolah juga sanggup untuk menjamin terpenuhinya prioritas kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, bekerja sama dengan puskesmas terdekat. (hms/gih)

  • Bagikan