Penertiban Pembelajaran TPQ Disayangkan Anggota Dewan Kudus

  • Bagikan
Ketua Fraksi PKB DPRD Kudus Ali Ikhsan
PERTEGAS: Ketua Fraksi PKB DPRD Kudus Ali Ikhsan saat menyayangkan kabar penertiban pembelajaran di Madin dan TPQ, belum lama ini. (SYAMSUL HADI / LINGKAR JATENG)

KUDUS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, Ketua Fraksi PKB Ali Ikhsan menyayangkan kegiatan penertiban terhadap Taman Pendidikan Quran (TPQ) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus diminta untuk memberikan kelonggaran akan pembelajaran di madrasah diniah (Madin) dan TPQ.

“Sempat ada kabar penggerebekan di wilayah Kecamatan Kaliwungu, Jekulo, dan Undaan. Sekolah-sekolah tersebut dirazia karena pembelajaran yang dilakukan. Kami minta lembaga pendidikan informal islam diberikan kelonggaran akan tatap muka,” ucap Ali Ikhsan dalam sidang paripurna (21/4) lalu.

Alasan yang dilontarkannya tersebut bertujuan agar pendidikan informal dapat mencerdaskan anak bangsa, dengan memberikan kelonggaran aktivitas. Terkait protokol kesehatan, pihaknya menginginkan tetap harus diterapkan semaksimal mungkin.

“Mereka juga mempunyai peran dalam mencerdaskan generasi muda, sehingga kelonggaran perlu dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Swalayan dan tempat wisata saja boleh buka, seharusnya tempat untuk menuntut ilmu juga diperbolehkan, bukan malah di razia,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, tak bisa mewujudkan apa yang diutarakan anggota dewan tersebut. Pasalnya, pihaknya berpedoman dengan SE Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

BACA JUGA:  Tangani Covid-19, Belanja Daerah Meningkat

“Untuk pembelajaran tatap muka, kami mengikuti instruksi dari Pak Gubernur. Saat ini memang baru beberapa jenjang saja yang diperbolehkan, tidak semua. Kemungkinan pada Juli nanti sudah bisa tatap muka semua, dengan melakukan simulasi terlebih dahulu. Namun, vaksinasi terhadap guru juga harus sudah selesai,” ujarnya.(sam/zul)

  • Bagikan