Kemenag Minta Pemkab Bantu Logistik

  • Bagikan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Akhsin Aedi Fanani
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Akhsin Aedi Fanani. (MUHAMMAD ABDUL MUTTHOLIB / LINGKAR JATENG)

BANYUMAS – Tahun ini pemerintah resmi memberlakukan aturan larangan mudik, terhitung mulai 6-17 Mei 2021. Melalui Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Ramadan, dilakukan pengetatan pada H-14 dan H+7 peniadaan mudik. Larangan tersebut berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk santri.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Akhsin Aedi mengatakan, banyak hal yang harus disiapkan apabila santri berlebaran di pesantren, terutama logistik. Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemkab Banyumas untuk membantu pengadaan logistik dan keperluan lainnya.

“Kalau memang dilarang mudik, semoga pemerintah dapat membantu pondok pesantren untuk menyediakan logistik, sebagai bentuk komitmen yang melarang santri mudik.  Karena kan untuk konsumsi sehari-hari harus tetap dipikirkan.” paparnya saat ditemui, akhir pekan lalu.

Selain logistik, Akhsin menyampaikan bahwa penerapan protokol kesehatan juga perlu diperhatikan. Seperti pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung, agar tidak memunculkan klaster baru yang dapat memicu melonjaknya kasus Covid-19.

BACA JUGA:  Permasalahan Kali Gelis, Perlu Penataan Secara Komprehensif

“Jangan sampai ada klaster pesantren lagi nantinya, banyak sekali yang harus diperhatikan. Tetapi demi kesehatan bersama, semoga pemerintah bisa membantu.” ujarnya.

Menurut Akhsin, dengan adanya aturan larangan mudik, harapannya santri dapat ikut berpartisipasi dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19. Maka dari itu, ia menekankan agar Pemkab dapat membantu demi kepentingan bersama. Kemudian, ia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa berdoa agar pandemi segera berakhir. (cr10/gih)

  • Bagikan