Daerah Zona Merah Diminta Lockdown Mikro

  • Bagikan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
PAPARAN: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat diwawancarai usai memimpin rapat penanggulangan Covid-19, di kantor gubernur, Senin (21/6). (HUMAS / LINGKAR JATENG)

SEMARANG, Lingkarjateng.com – Jumlah daerah di Jawa Tengah yang berstatus zona merah terus bertambah, hingga kini mencapai 13 wilayah. Daerah-daerah itu meliputi Kudus, Demak, Grobogan, Pati, Jepara, Blora, Pekalongan, Semarang, Brebes, Tegal, Sragen, Wonogiri, dan Kota Semarang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bupati atau wali kota tak ragu menerapkan lockdown mikro. Bupati dan wali kota diminta standby melihat tren peningkatan kasus penularan Covid-19. Semua lini harus siaga dan melakukan langkah antisipatif untuk merawat masyarakat.

“Mikrozonasi kita pelototi, bahkan kita sudah sampai dengan lockdown mikro. Kita sampaikan kepada bupati dan wali kota tidak usah ragu. Begitu di situ menunjukan data epidemiologis tinggi, kunci,” katanya usai memimpin rapat penanggulangan Covid-19, di kantor gubernur, Senin (21/6).

Dikatakan Ganjar, berdasarkan evaluasi, penambahan tempat tidur isolasi, Jateng mencatatkan angka sekitar 40 persen atau lebih dari 3.000 unit. Ia pun memuji beberapa daerah yang telah menerapkan kebijakan di rumah saja. Menurutnya, hal itu menjadi tindakan agar masyarakat memahami dan ikut berperan serta.

BACA JUGA:  UIN Walisongo Semarang Luncurkan Aplikasi Pengembangan Bisnis

Ganjar pun mengapresiasi langkah antisipatif Pemkab Banyumas, yang berencana mendirikan rumah sakit darurat. Dikatakannya, hal itu bisa menjadi penunjang bagi fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah ada.

“Rumah sakit darurat saat ini ada di Solo. Terus ini usulan dari Banyumas. Baru dua itu. ini lagi saya minta untuk kalkulasi  termasuk menyiapkan sumber daya manusia dan sebagainya. Ini saya minta kabupaten kota untuk menyampaikan usulan kontijensinya,” imbuh Ganjar.

Ganjar menekankan pentingnya konsolidasi antardaerah dalam menerapkan kebijakan. Bila perlu, ia akan melakukan komunikasi langsung dengan para bupati atau wali kota.

“Penting antardaerah dalam satu region, punya keputusan politik sama, konsensus yang sama. Kalau satu daerah bikin kerumunan, tolong satu area ditutup semua. Jangan satu bicara tutup, yang satu malah persilakan, nah seperti ini akan jadi persoalan. Kalau perlu saya yang sowan kepada para bupati wali kota agar bisa seragam pada soal itu,” katanya. (hms/gih)

  • Bagikan