Tangani Protes Covid-19, Posko Pantau Disiapkan

  • Bagikan
RSUD Soewondo
BERTUGAS: Pos pemantauan darurat yang bertugas di lingkungan RSUD Soewondo berada tepat di depan IGD, belum lama ini. (ACHWAN / LINGKAR JATENG)

PATIPemerintah Kabupaten Pati menyiagakan sejumlah posko pemantauan untuk mengantisipasi terjadinya protes berlebihan terkait status pasien Covid-19. Pasalnya keributan kerap terjadi akibat protes dan permintaan pribadi yang menyalahi protokol medis oleh pasien Covid-19 di beberapa rumah sakit.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati Joko Santoso menjelaskan Posko Penanganan Darurat (PPD) disiagakan hingga 18 Juli mendatang. Hal itu berdasarkan penetapan status tanggap darurat bencana Covid-19.

Setiap posko nantinya akan dilengkapi petugas dari Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, TNI, Polri dan pihak rumah sakit terkait. Saat ini ada 6 posko pemantauan yang tersebar di lingkungan rumah sakit yang ada. Yakni Pos I bertempat di RS KSH, Pos II menangani RSUD Soewondo dan RS Mitra Bangsa kemudian Pos III ada di RS Fastabiq Sehat.

“Sedangkan yang keempat ada di RSUD Kayen, pos lima bertempat di RS Assuyuthiah. Pos terakhir bertempat di RS KSH Tayu sekaligus untuk mengantisipasi kejadian di fasilitas kesehatan sekitarnya,” terangnya baru-baru ini.

BACA JUGA:  Launching Produk di Tengah Pandemi, Dorong Perekonomian Terus Berputar

Joko menyebut, posko tersebut menangani permasalahan terkait maraknya pasien suspek yang meminta pulang ke rumah sebelum masa perawatan selesai. “Atau ada pasien terkonfirmasi yang meninggal dunia namun dari pihak keluarganya tidak menghendaki dilaksanakannya protokol pemakaman dengan standar Covid-19,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Seksi Layanan Kesehatan dan Rujukan, Witowo menambahkan posko tersebut juga berwenang melakukaan evaluasi dan mengawal segala kemungkinan yang terjadi. Jika sampai terjadi kegaduhan atau keributan akibat protes dari keluarga pasien.

“Tim juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan berkoordinasi. Untuk dapat mengambil tindakan sesuai peraturan seharusnya sesuai kondisi yang ada di lapangan,” jelasnya.

Tim tersebut juga telah diarahkan untuk melakukan edukasi pada pasien, keluarga dan masyarakat bersama petugas kesehatan yang ditugaskan. Sebab dalam kondisi darurat sering muncul persoalan tak terduga.

“Mereka kami beri wewenang untuk menyelesaikan dan menegakkan aturan protokol kesehatan kepada pasien, keluarga dan masyarakat secara persuasif,” pungkasnya. (cr4/fat)

  • Bagikan