Penyembelihan Diizinkan, Salat Idul Adha tak Disarankan Digelar

  • Bagikan
Bupati Kudus HM Hartopo
Bupati Kudus HM Hartopo. (HUMAS / JOGLO JATENG)

KUDUS, Lingkarjateng.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memperbolehkan masjid-masjid melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Akan tetapi, pelaksanaan salat Idul Adha tak disarankan untuk digelar selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, pihaknya memperbolehkan masjid-masjid mengadakan penyembelihan selama PPKM darurat ini. Asalkan dengan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Seperti memakai masker, berjarak, mencuci tangan, dan mengurangi kerumunan.

“Karena terbatasnya Rumah Pemotongan Hewan (RPH), jadi penyembelihan tidak masalah jika dilaksanakan di desa-desa. Namun prokes harus ketat. Penyembelihannya juga dibagi selama tiga hari, 11-13 Dzulhijjah atau 21 hingga 23 Juli,” ucapnya.

Sesuai surat pedoman pelaksanaan kegiatan kurban dalam masa pandemi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kudus Nomor 524/790/22.04, panitia kurban jumlahnya dibatasi. Pemotongan hanya dihadiri panitia kurban dan distribusinya oleh panitia.

“Walau pelaksanaan kurban di masjid diperbolehkan, kami tak menganjurkan untuk menyelenggarakan salat Idul Adha. Hal ini sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, salat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban,” tuturnya.

BACA JUGA:  Gelaran Expo Perguruan Tinggi, Ini Pesan H.M Hartopo

Dalam SE tersebut, dengan rincian penyelenggaraan malam takbiran di masjid atau musala, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, dan salat Idul Adha 1442 Hijriah atau 2021 di masjid atau musala yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya, ditiadakan. Ini berlaku bagi wilayah level asesmen tiga dan empat yang menerapkan PPKM Darurat.

“Kudus sendiri kini masuk daerah level asesmen tiga, yang harus mengikuti kebijakan itu. Untuk itu, diharapkan desa-desa bisa turut menyosialisasikan aturan, dan bisa dimengerti. Kami juga mengimbau agar masyarakat bisa paham dan mematuhi kebijakan ini,” pungkasnya. (sam/fat)

  • Bagikan