Bawaslu Harapkan Perda Saving Anggaran

  • Bagikan
Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan
AUDIENSI: Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan saat menjelaskan mengenai anggaran Pemilu dan Pilkada mendatang, beberapa waktu lalu. (SYAMSUL HADI / LINGKAR JATENG)

KUDUS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kudus, gencar melakukan audiensi dengan berbagai pihak. Hal ini dilaksanakan, guna persiapan menyambut tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, pihaknya sudah menggelar audiensi dengan Bupati Kudus HM Hartopo, Dandim 0722/Kudus Letkol Kav Indarto, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan PKK Kudus, guna kewajiban sosialisasi pengawasan partisipatif.

“Kami melaksanakan audiensi juga mengenai anggaran pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Bagaimana kesiapan daerah dalam mempersiapkan itu. Karena anggaran cukup besar untuk pelaksanaan pemilu, terutama KPU sebagai penyelenggara teknis. Oleh karena itu, ada kewajiban daerah memfasilitasi terkait anggaran,” ucapnya.

Pihaknya mengkhawatirkan, jika anggaran daerah tidak mencukupi untuk mengadakan pesta demokrasi. Dilihat dari situasi saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. Maka dari itu, Bawaslu bersama KPU Kudus mendorong agar peraturan daerah (Perda) mengenai saving anggaran pemilu bisa disahkan.

“Di Kudus sendiri saving anggaran memang belum ada. Selama ini dari daerah sendiri sudah bisa mencukupi. Tapi melihat kondisi seperti ini, kami ingin ada saving anggaran itu. Mengingat beberapa daerah lain juga sudah ada,” tuturnya.

BACA JUGA:  Karantina Terpusat Dipersiapkan bagi Pemudik

Minan melanjutkan, rancangan mengenai saving anggaran tersebut sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus. Akan tetapi belum ada pembahasan lebih lanjut yang dilakukan.

“Seandainya pemda siap mencukupi kebutuhan pesta demokrasi yang hendak digelar ya tidak masalah. Tak ada Perda saving anggaran pun tidak masalah. Kami sebagai penyelenggara hanya khawatir saja. Karena kurang lebih anggaran yang dibutuhkan diperkirakan hampir Rp 100 miliar lebih,” ujarnya.

Adapun kebutuhan untuk Bawaslu sendiri di kisaran Rp 12,5 miliar. Minan berharap, anggaran yang diajukannya untuk semua komponen penyelenggara Pemilu dan Pilkada terpenuhi semuanya. “Sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang diperkirakan,” pungkasnya. (sam/fat)

  • Bagikan