Kepatuhan Pembayaran Pajak Masih Kurang

  • Bagikan
Kepala KPP Pratama Kudus Muhammad Andi Setijo Nugroho
Kepala KPP Pratama Kudus Muhammad Andi Setijo Nugroho. (SYAMSUL HADI / LINGKAR JATENG)

KUDUS – Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahunan di Kabupaten Kudus bagus. Akan tetapi kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dirasa masih kurang.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus Muhammad Andi Setijo Nugroho mengatakan, selain membayar pajak, wajib pajak mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan SPT tahunan. Jika kedua hal ini tidak dilakukan setiap tahunnya, mereka akan dikenakan sanksi.

“Masyarakat Kudus ini, tingkat penyampaian SPT tahunannya sudah bagus, sekitar 90 persen. Tapi, tingkat kepatuhan bayarnya berbanding terbalik. Yakni belum bagus,” ucapnya saat dihubungi.

Setiap wajib pajak, lanjutnya, mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang harus disampaikan tiap tahunnya. Meskipun nihil tetap disampaikan. Batas penyampaian akhir SPT tahunan sendiri untuk perorangan akhir Maret dan untuk badan usaha sampai akhir April.

“Jika hal itu telat dilakukan, konsekuensinya wajib pajak akan dikenakan denda. Perorangan dendanya Rp 100 ribu, dan badan usaha Rp 1 juta. Namun, pembayaran wajib pajak sampai saat ini memang masih kurang bagus,” tuturnya.

BACA JUGA:  Ikuti Prosedur, Pemkab Kudus akan Lakukan Simulasi dan Mapping

Andi pun memberikan contoh wajib pajak yang kurang bagus dalam membayar pajak. Seperti banyak wajib pajak di Kudus yang omzetnya sebenarnya besar, tapi bilang usahanya tidak jalan. Sehingga tidak membayar pajak.

“Selain itu, banyak juga wajib pajak yang gemar menunda pembayaran pajaknya. Contoh, harus bayar tiap bulan, akan tetapi memilih membayar sekalian di akhir tahun. Sebenarnya itu tidak boleh. Sebab ada konsekuensi surat tagihan pajak. Serta denda keterlambatan bayar,” pungkasnya. (sam/fat)

  • Bagikan