Bantu Warga Terdampak Pandemi, BPPKAD Kudus Beri Keringanan PBB Hingga 50 Persen

  • Bagikan
JELASKAN: Kabid Pendapatan BPPKAD Kudus Famny Dwi Arfana saat menjelaskan mengenai keringanan Pajak PBB.
JELASKAN: Kabid Pendapatan BPPKAD Kudus Famny Dwi Arfana saat menjelaskan mengenai keringanan Pajak PBB. (ISTIMEWA / LINGKAR JATENG)

KUDUS, Lingkarjateng.com – Adanya pandemi membuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Kudus menurun. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berupaya membantu yang terdampak. Salah satunya dengam memberikan bantuan berupa keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono mengatakan, dengan kondisi perekonomian seperti ini pihaknya membuka pengurangan pembayaran PBB. Keringanan tersebut bisa mencapai 50 persen.

“Mereka yang memerlukan pengurangan ketetapan PBB dipersilahkan untuk melakukan pengajuan permohonan ke kami secara tertulis, untuk diverifikasi dan diproses. Bagi pelaku usaha, kami akan melihat neraca keuangannya. Bagi perorangan akan dilihat dari data pribadinya  dan alasan yang mendukung permohonannnya,” ucapnya, belum lama ini.

Setelah dilakukan verifikasi dan didapati memang terdampak, pihaknya akan melakukan pengurangan atau pemotongan ketetapan pajak. Maksimal 50 persen dari nilai pajak yang seharusnya dibayarkan.

“Kami sudah mensosialisaikan hal ini ke desa-desa, batas waktu pelunasan PBB hingga 31 Agustus mendatang. Jadi silahkan yang merasa terdampak bisa mengajukan untuk menerima pengurangan,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pendapatan BPPKAD Kudus Famny Dwi Arfana menyampaikan, tujuan adanya fasilitas ini tidak lain untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Sehingga meringankan masyarakat untuk membayar pajak tersebut.

“Adanya pandemi tentunya berdampak pada masyarakat Kudus. Paling terdampak itu di sektor pariwisata yaitu perhotelan, restoran, dan hiburan. Yang akhirnya membuat pemasukan untuk daerah ini juga ikut terpengaruh,” jelasnya.

BACA JUGA:  Polres Salurkan Bantuan Sembako ke Santri

Total target PBB sendiri, di tahun ini mencapai sebesar Rp 25,5 miliar. Saat ini baru terealisasi Rp 14,5 miliar atau sekitar 56,81 persen. Pada akhir masa tempo pembayaran pajak PBB tanggal 31 Agustus, harapannya bisa terealisasi. Masyarakat cenderung membayar di akhir masa pajak.

“Jika melihat realisasi tahun 2020, pada sektor Pajak PBB P2 dan BPHTB, kami optimis tahun ini juga bisa mencapai target tersebut, bahkan bisa lebih dari target murni tahun 2021” terangnya.

Pembayaran Pajak PBB dalam pandemi juga bisa memanfaatkan kanal pembayaran yang ada di sekitar masyarakat, baik melalui Indomart, Alfamart, Kantor Pos, atau melalui gadget pembayaran Gopay, Shopee pay, Tokopedia ataupun kanal pembayaran yang lain.

Pihaknya mengharapkan, dengan adanya keringanan ini wajib pajak yang terdampak bisa lebih mudah dalam membayar PBB. Sekaligus, perekonomian masyarakat bisa lekas naik kembali di 2021 ini.

“Dengan ini kami mengharapkan bisa digunakan sebaik mungkin fasilitas ini bagi wajib pajak. Serta ekonomi masyarakat kembali membaik. Sehingga bisa membayarkan pajaknya lebih mudah dan bisa terealisasi targetnya,” pungkasnya. (sam/fat)

  • Bagikan