Pengamat: PPKM tidak Memihak Masyarakat

  • Bagikan
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Semarang, Mukharom
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Semarang, Mukharom. (ERNA D/ LINGKAR JATENG)

SEMARANG – Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 9 Agustus mengundang berbagai respon dari sejumlah pihak. Kebijakan yang terlalu berlarut-larut ini dinilai tidak membuahkan hasil yang memihak masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Semarang, Mukharom menilai, pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang tegas di awal pandemi agar dampak kepada masyarakat tidak terlalu panjang. Sebab, PPKM dinilai terlalu berlarut-larut sementara hasil yang diperoleh tidak berpihak kepada masyarakat.

“Karena dalam konteks kebijakan publik, masyarakat tidak bisa beraktivitas secara normal, sedangkan kebutuhan dasar harus terpenuhi dan sebagainya. Ini tidak pas dalam kebijakan yang terlalu lama yang tidak membuahkan hasil yang tidak berpihak ke masyarakat,” ungkapnya kepada Joglo Jateng, kemarin.

Ia memaparkan, kebijakan pemerintah, termasuk PPKM, seharusnya bertumpu pada tiga aspek, yaitu struktural, substansi, dan kultural. Struktural dalam artian kebijakan harus terpusat dan tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat maupun daerah. Dari sisi substansi, artinya kebijakan harus mengarah langsung pada solusi untuk masyarakat. Sementara secara kultural, pendidikan terhadap masyarakat harus disosialisasikan secara masif.

Ia melanjutkan, ketiga aspek kebijakan ini harus menjadi satu kesatuan. Namun, imbuhnya, pemerintah cenderung menunjukkan peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota.

“Dari struktural antara Provinsi Jawa Tengah sampai ke level kabupaten/ kota masih ada yang tumpang tindih. Buktinya ada bupati yang seolah-olah mengabaikan dengan beberapa statement, yang menjadikan masyarakat bimbang,” tuturnya.

BACA JUGA:  Menyambut Ramadan di Tengah Pandemi Corona

Ia menambahkan, kebijakan-kebijakan yang membatasi berlangsungnya aktivitas perekonomian masyarakat seperti pembatasan-pembatasan jam operasional pedagang kaki lima dan lainnya, harus mampu diimbangi dengan mengcover kebutuhan dasar ekonomi masyarakat.

“Kemudian saya nilai banyak kekurangan di konteks ini, bagaimana pemerintah bisa bersinergitas dengan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Di sisi lain, Nissa (28), seorang karyawan swasta di Semarang menganggap bahwa perpanjangan PPKM tidak efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang justu terdampak dari segi ekonomi.

Kesel tidak bisa ngapa-ngapain. Efektif aja enggak, malah makin berdampak pada ekonomi masyarakat, khususnya yang usaha kecil. Kalau kayak saya masih bisa WFH, tapi kalau mereka kasihan. Nggak tahu apakah akan bisa balance nantinya kalo diperpanjang lagi,” tuturnya.

Ia menambahkan, selain pemberian bantuan perekonomian untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang menurutnya masih kurang, pemberian edukasi oleh pemerintah juga masih kurang.

“Solusi dari pemerintah juga perpanjang doang, bantuan di segi perekonomiannya kurang. Yang paling penting juga edukasi ke orang-orang sih. Kadang mereka udah bosen kali, dan susah diedukasi. Pemerintah harus edukasi, tapi caranya jangan pakai kekerasan. Harus ke pendekatan ke masyarakat yang awam,” pungkasnya. (cr12/gih)

  • Bagikan