Targetkan Bansos untuk Ratusan Ribu Warga

  • Bagikan
bantuan sosial langsung tunai
PROSES: Petugas tengah melakukan verifikasi data pada salah satu penerima manfaat bantuan sosial langsung tunai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kantor Pos Semarang Jl. Pemuda No.4, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Selasa (24/8). (ERNA D/ LINGKAR JATENG)

SEMARANG – Dalam menanggulangi dampak PPKM level 4, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan sosial langsung tunai kepada 169,450 KTM atau keluarga penerima manfaat. Adapun sasaran utamanya adalah para pekerja non-formal yang terdampak pandemi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo mengatakan, bantuan ini akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama ditargetkan akan selesai di bulan Agustus, sementara tahap kedua akan dilakukan di bulan September mendatang.

“Jadi ini kick off atau launching bansos tunai PPKM. Ini dari Pemprov Jateng kita menargetkan ada 169,450 KPM atau keluarga penerima manfaat se-Jawa Tengah. Dan ini bertahap, tahap 1 ini masih 116,864 (KPM) karena memang cleansing data dan ketersediaan anggarannya kita bertahap. Jadi masih ada 52-ribuan nanti di tahap kedua,” ujarnya dalam acara Launching Bantuan Sosial Langsung Tunai Terdampak PPKM Level 3 dan 4 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang dilaksanakan di Kantor Pos Semarang, Jl. Pemuda No.4, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, kemarin.

Ia menerangkan bahwa penyaluran bantuan ini bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Regional 4 Jateng-DIY. Tak hanya itu, Harso memastikan bahwa bantuan ini tidak akan tumpang tindih dengan bantuan lain, mengingat penerima bantuan berada di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Jadi kita tidak tumpang tindih. Kalau sudah ada di DTKS maka kita hapus, jadi kita yang non- DTKS. Makanya kita dianggap telat karena ini sudah bulan Agustus. Tidak ap-apa. Yang penting kita fix benar, yakin benar data kita valid,” tuturnya.

Adapun sumber dana, kata Harso, dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng dengan jumlah anggaran Rp 72,5 milyar. Dimana per kepala keluarga akan mendapat dua kali bantuan, masing-masing sebanyak Rp 200 ribu.

BACA JUGA:  Pemprov Jateng Genjot Ekspor Produk Herbal

“Ini dari anggaran Pemprov Jateng dengan pos BBT, belanja tidak terduga. Ini sementara semuanya Rp 72,5 milyar,” bebernya.

Ia merinci, tiga kabupaten dengan jumlah  penerima bantuan terbanyak ada di Kabupaten Tegal sebanyak 19,712  KTM, Kabupaten Grobogan sebanyak 9,768 KM, dan Kabupaten Purbalingga sebanyak 9,194 KTM. Sementara Kota Semarang ada sejumlah 3644 KPM.

Sejalan dengan itu, Executive Vice President PT Pos Indonesia Regional 4 Jateng-DIY, Ronald Siahaan menjelaskan, pembagian bantuan akan disebar ke sekitar 1900 titik di kantor pos yang ada di Jawa Tengah untuk menghindari kerumunan dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kami memperbanyak titik-titik pembayaran, bisa di desa, RT, kelurahan, maupun kantor pos.  Ini untuk menghindari penumpukan atau kerumunan. Untuk KPM yang tidak hadir, petugas kami akan melakukan pengantaran. Khusus disabilitas petugas kami yang langsung mengantarkan ke rumah yang bersangkutan,” tuturnya.

Selain mekanisme penyaluran bantuan yang ketat dengan protokol kesehatan, Ronald juga menjelaskan bahwa pihaknya akan dibantu oleh pihak TKSK pada setiap titik penyaluran bantuan untuk melakukan verifikasi ulang data yang telah diterima dari provinsi. Hal ini dilakukan guna menghindari penerimaan bantuan yang tumpang tindih.

Yuli Sulistiyowati, salah seorang penerima manfaat yang terkena PHK dari tahun 2020 mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan ini. “Semoga bantuannya tetap berlanjut. Nanti (bantuannya) untuk beli kebutuhan anak saya. Saya juga bekerja tapi diberhentikan jadi kayak sedih-sedih juga,” katanya. (cr12/gih)

  • Bagikan