Bersama Berantas Rokok Ilegal

  • Bagikan
SINERGI: Petugas gabungan melakukan pemeriksaan terhadap peredaran rokok illegal, beberapa waktu lalu. (MUHAMMAD ABDUL MUTTHOLIB / LINGKAR JATENG)

KUDUS – Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, pemerintah terus meningkatkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan untuk memerangi peredaran rokok ilegal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

Bupati Kudus HM Hartopo menjelaskan, dirinya mendukung penuh upaya pemberantasan rokok ilegal. Sebab, apabila peredaran rokok ilegal dibiarkan, maka negara akan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya.

“Tinggal bagaimana kita bisa mengoptimalkannya nanti. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana kita bisa sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, supaya tidak membuat dan mengonsumsi rokok ilegal lagi,” pungkasnya.

Barang kena cukai merupakan barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Sifat yang dimiliki objek cukai antara lain, barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif. Sehingga, perlu pembebanan pungutan negara, demi keadilan dan keseimbangan.

Di Indonesia, terdapat tiga jenis barang yang masuk dalam kategori barang kena cukai. Yakni etil alkohol (EA) atau yang sering digunakan untuk keperluan medis. Kemudian minuman mengandung EA (MMEA) atau minuman keras, dan hasil tembakau secara keseluruhan.

Kepala KPPBC Tipe Madya Kudus Gatot Sugeng Wibowo menerangkan, penetapan barang kena cukai adalah melalui undang-undang. Tidak serta-merta dapat ditentukan secara sepihak oleh lembaga atau instansi tertentu.

BACA JUGA:  Plt Bupati HM Hartopo Beri Apresiasi Capaian SMPN3 Kudus

“Barang kena cukai itu sudah tercantum di undang-undang. Untuk mengubah jenis barang yang masuk dalam kategori tersebut juga tidak mudah, harus melalui proses perubahan undang-undang. Kalau di Indonesia cuma ada 3 barang, yaitu EA, MMEA, dan hasil tembakau secara keseluruhan,” terangnya.

Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Pada tanaman tembakau, kandungan nikotin terbilang tinggi. Yaitu mencapai 0,6 sampai 3% dari berat kering tembakau. Oleh karena itu, hasil tembakau secara keseluruhan dikenakan cukai.

“Jadi kita pungut cukai terkait barang-barang yang ada nikotinnya. Hasil tembakau di Indonesia, sebagian besar berupa rokok, baik secara manual maupun elektrik, dan itu semua mengandung nikotin,” ujarnya.

Meski demikian, saat ini terdapat program dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), yang dapat digunakan kembali untuk kepentingan bersama. Melalui pemerintah daerah (pemda), dana tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan bidang kesehatan.

“Dengan adanya DBHCHT, kita dapat saling bersinergi dengan pemda. Dalam upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dulu sempat peredaran rokok ilegal itu tinggi, itu karena belum adanya sinergitas antara Bea Cukai dan pemda, tapi sekarang berbeda,” ungkapnya. (cr10)

  • Bagikan