Pemprov Jateng Segera Rumuskan Perda Pendanaan Pesantren

  • Bagikan
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen
PAPARAN: Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen saat menanggapi tindaklanjut Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren di rumah dinasnya, akhir pekan lalu. (HUMAS / LINGKAR JATENG)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021, tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Draf Peraturan Daerah (Perda) untuk pondok pesantren tersebut akan dirumuskan dalam waktu dekat.

“Kita dari pemerintah juga mempersiapkan draf untuk Perda Pondok Pesantren, yang nanti akan dibahas dan diusulkan dalam Prolegda DPRD Provinsi Jawa Tengah, supaya nanti ada kesinambungan antara Perpres dengan Perda,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di rumah dinasnya, akhir pekan lalu.

Pria yang akarab disapa Gus Yasin itu menjelaskan, untuk penyaluran pendanaan penyelenggaraan pesantren dari pemerintah daerah, juga ada mekanismenya. Menurutnya, diprioritaskan bagi ponpes yang terdaftar di Kementerian Agama atau lembaga yang disahkan oleh negara.

“Sehingga nantinya semua ponpes (yang teregistrasi) bisa diakomodasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Terkait dana abadi pesantren, Wagub mengatakan, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Menurutnya, dalam kajian akan dipelajari lebih lanjut apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah, baik Provinsi Jawa Tengah atau kabupaten/ kota.

BACA JUGA:  Nelayan Tambaklorok Terjerat Rentenir

Sebagai diketahui, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren tersebut ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2 September 2021 lalu. Penyusunan Perpres tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama, melibatkan berbagai pihak dan stakeholders pesantren.

Sebelumnya, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, terbitnya perpres itu adalah sebuah momentum besar bagi dunia pesantren. Dia menyebut, pasal 9 perpres tersebut mengatur pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD, sesuai kewenangannya. Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Sekarang tidak ada alasan lagi bagi pemda untuk tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk membantu pesantren,” katanya.

Terkait dana abadi pesantren, Menag Yaqut mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan selaku pengelola dana abadi pendidikan. Sebab, dalam perpres diatur, dana abadi pesantren bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

“Ini akan kami bahas bersama mekanismenya dengan Kemenkeu, baik yang terkait dengan alokasi maupun prioritas program,” ucapnya. (hms/gih)

  • Bagikan