KUA PPAS Perubahan APBD Kudus Mulai Dibahas

  • Bagikan
Ketua DPRD Kudus Masan dan Bupati Kudus HM Hartopo
TANDATANGANI: Ketua DPRD Kudus Masan dan Bupati Kudus HM Hartopo saat melakukan penandatanganan persetujuan bersma KUA PPAS Perubahan APBD 2021, Senin (11/10) malam. (ISTIMEWA / LINGKAR JATENG)

KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, gelar rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2021. Sidang paripurna ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan syarat pelaksanaan siding memnuhi kuota forum.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan secara langsung ini dilaksanakan secara daring dan tatap muka. Sekaligus dihadiri juga Bupati Kudus HM Hartopo dan Sekda Kudus Samani Intakoris, beserta jajaran Forkopimda, dan pimpinan OPD.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, total jumlah anggota DPRD yang hadir dalam paripurna sebanyak 24 anggota. Jumlah tersebut telah memenuhi kuorum separuh plus satu dari anggota dewan secara keseluruhan.

“Dengan jumlah 24 orang ini, maka sidang paripurna dinyatakan telah memenuhi kuorum. Jadi sidang ini resmi dilaksanakan untuk melaksanakan penandatanganan persetujuan bersama KUA PPAS APBD Perubahan 2021,” ucapnya.

Penandatanganan persetujuan bersama, dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kudus dan Bupati Kudus. Nota Kesepakatan KUA PPAS yang telah disetujui bersama nantinya akan dikirim kembali ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

BACA JUGA:  Hartopo: Pemerintah Pusat Instruksikan Pengurangan Mobilitas Masyarakat Meski Kasus Covid-19 Menurun

“Setelah disetujui bersama, Nota Kesepakatan KUA PPAS akan dikirim ke Pemkab. Selanjutnya, Pemkab akan menyusun Rancangan APBD Perubahan 2021 yang nantinya kembali dibahas di DPRD,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan, pembahasan APBD Perubahan merupakan persoalan yang sangat penting. Pasalnya, banyaknya kegiatan Pemda yang mendesak dan harus dibiayai melalui anggaran tersebut.

“Ini sangat penting, seperti digunakan untuk honor pegawai kontrak, biaya LPJU, GTT, hingga alokasi BLT bagi buruh rokok. Maka dari itu, saya berharap pembahasan di DPRD ini bisa berjalan dengan lancar, karena termasuk kepentingan masyarakat,” terangnya. (sam/fat)

  • Bagikan