Pemprov Jateng Minta Masukan Draf Perda Ponpes

  • Bagikan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (ISTIMEWA / LINGKAR JATENG)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana mengundang organisasi pesantren terkait Perda Pondok Pesantren. Mereka akan dimintai masukan guna melengkapi draf perda tersebut.

“Kita baru mau membahas itu dengan beberapa organisasi pesantren di Jawa Tengah. Bukan mau membahas perdanya, tapi muatannya. Nanti supaya kita mendapat masukan, khususnya dari ponpes,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat dikonfirmasi, Selasa (12/10).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyusun draft Perda Ponpes. Dia juga sudah menyampaikan draft tersebut kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

“Intinya, rancangan perda ini sudah siap. Dan Pak Gubernur juga sudah menyetujui,” tandasnya.

Untuk saat ini, Taj Yasin mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng menunggu DPRD membuka usulan baru.

Terpisah, Ketua Santri Gayeng Nusantara (SGN) Jateng, Chamzah Hasan mengatakan bahwa dirinya siap ikut serta dalam membahas Perda Ponpes tersebut. “Tentunya begitu, perda pesantren ini kan untuk kepentingan pesantren itu sendiri. Ketika pemerintah membuat peluang tinggal pesantrennya mempersiapkan diri,” katanya.

Dirinya berharap agar nantinya akan ada pengawalan untuk memproses dana abadi pesantren. Supaya pengelolaan terhadap uang negara ini dapat dipertanggungjawabkan. “Mengingat pondok belum pernah mendapatkan dana abadi seperti ini,” ujarnya.

BACA JUGA:  Wakapolda Jateng : Pastikan Personel Pengamanan Pilkada Sehat

“Saya mengusulkan agar pemerintah memberikan penjelasan se jelas-jelasnya (terkait dana abadi), dan pendampingan khusus untuk mengawal tata kelola keuangan itu agar tidak salah,” tambahnya.

Sebagai informasi, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021 lalu. Penyusunan Perpres tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama melibatkan berbagai pihak dan stakeholders pesantren. (hms/gih)

  • Bagikan