Perubahan APBD Kudus 2021 Akhirnya Digedok

  • Bagikan
Bupati Kudus HM Hartopo dan Ketua DPRD Kudus Masan
SAHKAN: Bupati Kudus HM Hartopo dan Ketua DPRD Kudus Masan melakukan penandatanganan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dalam sidang paripurna, belum lama ini. (ISTIMEWA / LINGKAR JATENG)

KUDUS – Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD 2021. Sebelumnya pembahasan perubahan APBD sempat diwarnai dengan adanya penolakan dari sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus.

Bupati Kudus HM Hartopo mengaku lega, Perda Perubahan APBD akhirnya bisa disahkan oleh DPRD Kudus. Dirinya sempat khawatir, pasalnya hal ini juga menyangkut kepada masyarakat.

“Saya sempat khawatir pembahasannya akan berjalan alot. Tapi, akhirnya teman-teman dewan membuka hatinya untuk masyarakat, dan akhirnya bisa disepakati dan disahkan bersama,” ucapnya.

Pihaknya melanjutkan, Perda Perubahan APBD 2021 tersebut segera dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi agar mendapatkan revisi. Dirinya menargetkan diawal November mendatang, program sudah bisa berjalan semua.

“Jika mulai 1 November kami punya waktu dua bulan untuk mengerjakan program, kami rasa sudah cukup. Program-program prioritas seperti BLT buruh rokok, tunjangan guru swasta, tunjangan modin akan dilanjutkan lagi. Sekaligus ada pengerjaan infrastruktur kecil beberapa,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, laporan komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, struktur pendapatannya sebesar Rp 1,99 triliun. Serta, untuk belanja daerah sebesar Rp 2,27 triliun.

BACA JUGA:  Hartopo: Jangan Kendurkan Prokes

“Struktur pendapatan APBD dan belanja daerah itu terjadi defisit sebesar Rp 281,99 miliar. Itu nantinya akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 281,99 miliar,” jelasnya.

Sidang paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna tersebut dilaksanakan semi virtual, ada sebagian yang datang secara langsung dan ada yang secara online. Yang diikuti oleh Anggota DPPRD Kudus, jajaran Forkopimda dan OPD di lingkungan Kabupaten Kudus.

“Penandatangan pengesahan Perda ini tiga wakil pimpinan DPRD Kudus tak hadir secara langsung. Mereka mengikuti secara virtual. Jadi nanti penandatanganannya dikirim ke mereka langsung,” imbuhnya. (sam/fat)

  • Bagikan