Tidak Sesuai KHL, Buruh Ancam Mogok Kerja

  • Bagikan
KSPI Jateng demo
GERUDUK: KSPI Jateng kembali berdemo menuntut kenaikan upah sebesar 10 persen di depan Disnakertrans Jateng, Senin (29/11). (DICKRI TIFANI / LINGKAR JATENG)

SEMARANG – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah kembali menggelar aksi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Senin (29/11). Mereka menggelar aksi demonstrasi dengan membawa tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah agar penetapan upah minimum kabupaten (UMK) sesuai dengan formulasi kebutuhan hidup layak (KHL) di tengah pandemi.

Jika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak menetapkan UMK sesuai KHL, KSPI Jateng bakal ancam mogok kerja pada 6 hingga 8 Desember 2021. Hal itu sesuai dengan instruksi nasional KSPI.

Demikian dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal KSPI Jateng, Aulia Hakim saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Disnakertrans Jateng. Ia mengatakan, aksinya dipicu karena informasi yang beredar, adanya Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengembalikan kenaikan UMK di masing-masing kabupaten/kota. Padahal, kata dia, UMK harusnya mengacu pada UMP yang telah disahkan gubernur.

Selain itu, ia menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat pada Kamis (25/11). Sehingga, ia menilai undang-undang tersebut cacat hukum, termasuk turunannya  PP Nomor 36/2021 tentang pengupahan. Untuk itu, pihaknya membawa 3 tuntutan kepada Pemprov Jateng.

BACA JUGA:  Trotoar Kota Semarang Tak Ramah Disabilitas

“KSPI Jateng minta diberlakukan putusan MK yang menilai UU Cipta Kerja catat hukum. Kemudian, SK Gubernur mengenai UMP Jateng 2022 segera direvisi. Selain itu, tetapkan kembali besaran UMK dan UMP berdasarkan UMK 2021, sesuai kebutuhan wajib di tengah pandemi dengan kenaikan 10 persen,” kata Aulia.

Ia meminta pemprov untuk merespon tuntutan terhadap buruh. Namun jika masih ditetapkan upah tidak sesuai dengan kesejahteraan buruh. Pihaknya akan melakukan aksi kembali secara besar-besaran. “Tapi bila masih dipaksakan, kami tidak ada pilihan lain selain melakukan aksi agar di-notice,” ujarnya.

Aulia mendesak agar Ganjar Pranowo saat menetapkan upah pada tahun ini harus menggunakan hati nurani yang mengutamakan kesejahteraan buruh di Jateng. ¬†“Kami merindukan pemimpin yang pro buruh,” tegasnya.

Tak hanya itu saja, ia berharap pemprov bisa mempertimbangkan kenaikan UMP sesuai dengan KHL buruh di tengah pandemi. Pasalnya kondisi pandemi ada kebutuhan seperti masker, hand sanitizer hingga sabun cuci tangan. (dik/gih)

  • Bagikan