PKB Yakin Perda Pesantren Dapat Terealisasi

  • Bagikan
SAMBUTAN: Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang H Sodri (baju putih) saat menghadiri pelantikan Rabithah Ma’ahid Islamiyyah NU Kota Semarang di Ponpes Al-Uswah Gunungpati, Semarang, belum lama ini. (GIGIH FIRMANSYAH / LINGKAR JATENG)

SEMARANG – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang H Sodri meyakini bahwa Perda Pesantren dapat terealisasi di Kota Semarang. Sebab, banyak dari pejabat di lingkungan Kota Semarang yang merupakan warga Nahdliyin (sebutan warga NU, Red).

Ia mengatakan, pihaknya hanya sebagai inisiator dan pendorong aspirasi warga NU. Oleh sebab itu, ia pun yakin Wali Kota Semarang dan dewan lain banyak yang mendukung.

“Wali Kota kita NU masak tidak mendukung, dan teman kita di luar PKB juga banyak yang NU,” ujarnya usai acara pelantikan Rabithah Ma’ahid Islamiyyah NU Kota Semarang di Ponpes Al-Uswah Gunungpati, Semarang, belum lama ini.

Saat disinggung kursi PKB di DPRD tidak banyak, menurut Sodri, hal itu tidak menjadi masalah. Sebagaimana munculnya Undang-Undang Pesantren yang telah disahkan oleh pusat. “PKB di DPR RI tidak mayoritas,” ucapnya.

Sodri pun mengaku, selama ini pihaknya telah menemui berbagai stakeholder. Mulai dari pemerintah, Ketua DPRD, dan pengurus PCNU, untuk mendiskusikan perihal Perda Pesantren.

“Kita akan melakukan FGD dan menyusun naskah akademik yang akan kita dorong menjadi Perda Pesantren Kota Semarang. Targetnya di tahun 2023. Lambat-lambatnya 2024,” tuturnya.

BACA JUGA:  Infrastruktur di Kelurahan Kota Semarang Dikeluhkan

Menurut Sodri, disahkannya UU Pesantren dan pendanaan abadi pesantren harus disyukuri. Sebab, aturan mengenai pesantren sudah masuk di nomenklatur undang-undang. Jadi, katanya, hal yang muncul dari undang-undang tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian.

“Termasuk masalah pengembangan pesantren, peningkatan kualitas SDM para santri dan pengasuh pesantren. Ini kado istimewa untuk teman-teman santri dan pesantren,” katanya. (gih/ern)

  • Bagikan