KPP Pratama Batang Gelar Aksi Panutan SPT Tahunan

  • Bagikan
KOMPAK: Wakil Bupati Suyono (ketiga dari kiri) saat berfoto bersama dalam acara Aksi Panutan SPT Tahunan di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (10/3). (DOK. PRIBADI / LINGKAR JATENG)

BATANG – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Batang menggelar Aksi Panutan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (10/3). Aksi ini digelar sebagai bukti, bahwa para pejabat di Kabupaten Batang telah menyampaikan SPT Tahunan secara e-filing.

Kepala KPP Pratama Kabupaten Batang Artiek Purnawestri mengatakan, aksi panutan pelaporan SPT tahunan, merupakan wujud teladan pimpinan yang baik bagi seluruh wajib pajak di Kabupaten Batang. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing di awal waktu sebelum batas akhir 31 Maret 2022.

“SPT Tahun 2022 memang masih ada sisa bulan sampai 30 Maret 2022. Jadi baru sekitar 40 persen dari jumlah yang terdaftar 60.000. Tapi melihat jangka waktunya panjang, bahkan kalau Badan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) batas waktunya hingga bulan April 2022,” jelasnya di Pendopo Kabupaten Batang, Kamis (10/3).

Lebih lanjut, ia menambahkan, KPP Pratama Batang juga mengupayakan dengan cara membuat layanan ke kecamatan-kecamatan, contohnya di Limpung dan Bandar. Tujuannya untuk mendekatkan layanan pajak ke masyarakat.

BACA JUGA:  KPK Ajak Pengusaha Gunakan E-Monitoring, BPPKAD: Mudahkan Dongkrak Pendapatan

“Untuk masyarakat yang tidak mengerti, bisa menggunakan aplikasi e-filling, agar mudah. Apalagi masih masa pandemi Covid-19,” terangnya.

Di sisi lain, KPP Pratama Batang yang menaungi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Mendapatkan amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp648.515.179.000.

Sementara itu, Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan, pada tahun lalu laporan SPT Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 100 persen. Untuk pendataan tahun ini belum selesai, karena masih masuk awal bulan Maret. Biasanya keluarnya akhir bulan Maret.

Ia menegaskan kepada para ASN, hal tersebut adalah bentuk ketaatan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri MENPANRB Nomor 41 Tahun 2019, bahwa ASN wajib hukumnya melaporkan SPT melalui e-filling.

“Pajak ini wajib. Karena untuk membangun negeri sampai 80 persen pembangunan berasal dari pajak. Kalau ada ASN Batang yang belum melaporkan pajak, pasti akan diberi teguran keras,” tegasnya. (hms/all)

  • Bagikan